KPK Dorong Transparansi dan Pembatasan Dana Kampanye untuk Tekan Risiko Korupsi Politik

Selain itu, KPK juga mendorong transformasi pola kampanye menjadi lebih sederhana, efektif, dan efisien dengan memanfaatkan media digital maupun media sosial. Dengan demikian, persaingan politik diharapkan lebih bertumpu pada kualitas gagasan, program kerja, dan integritas kandidat, bukan pada besarnya modal yang dimiliki.

"Pencegahan harus dimulai sejak awal melalui perbaikan sistem kampanye, pembiayaan politik, dan penyelenggaraan pemilu. Melalui upaya tersebut, proses demokrasi diharapkan dapat berjalan lebih bersih, adil, dan berintegritas, sekaligus mencegah munculnya praktik korupsi sejak proses politik itu sendiri," pungkasnya.
 

(Awaludin)