Sinergi Kementerian dan Lembaga Negara Perkuat Ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional

JAKARTA  – Penguatan ekosistem Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi langkah penting memastikan penyelenggaraan program yang semakin efektif dan berkelanjutan. Untuk itu, BPJS Kesehatan memperkuat kolaborasi dengan empat kementerian dan lembaga guna membangun tata kelola yang semakin terintegrasi, mulai dari pelindungan peserta, kualitas data, pembiayaan program, hingga kepatuhan pemberi kerja.

Sinergi tersebut dilakukan bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS). Keempat kementerian dan lembaga tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program JKN sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan, tantangan penyelenggaraan JKN saat ini tidak hanya menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial namun juga upaya kita bersama dalam meningkatkan kepesertaan tetap aktif, memperkuat mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara, hingga membangun tata kelola yang semakin akuntabel melalui kolaborasi dan pemanfaatan data.

"Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Karena itu, kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung," ujar Pujo, Senin (3/8/2026).

Kolaborasi lintas sektor yang dibangun menjadi fondasi agar setiap kebijakan yang diambil berbasis data yang akurat, didukung pembiayaan yang berkelanjutan, serta diiringi kepatuhan seluruh pihak terhadap regulasi yang berlaku.

Melalui penguatan ekosistem JKN, BPJS Kesehatan mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan program.

"Meski memiliki ruang lingkup yang berbeda, namun sinergi yang dibangun bermuara pada tujuan yang sama, yaitu memperkuat ekosistem penyelenggaraan Program JKN. Melalui sinergi dan kolaborasi ini, diharapkan semakin memperkuat semangat gotong royong, menjaga keberlanjutan Program JKN, serta memastikan setiap penduduk Indonesia memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara," tegas Pujo.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin mengatakan sinergi yang dilakukan dengan BPJS Kesehatan menyasar kepada calon pekerja dan pekerja migran Indonesia. Menurutnya, pelindungan yang diberikan harus diperkuat untuk para pekerja hingga ke seluruh anggota keluarganya.

"Pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi keluarga dan sebagai penggerak ekonomi nasional,”ujarnya.

“Maka dari itu, keselamatan kerja dan kesehatan para pekerja dan calon pekerja migran sangat penting bagi kami untuk diberikan. Dengan kolaborasi ini, harapannya bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi pekerja migran Indonesia," lanjut Mukhtarudin.