Mendagri Gerak Cepat Tangani Bencana Hidrometeorologi Sumatera hingga Gempa Flores

JAKARTA  – Bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga hidrometeorologi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Situasi ini membutuhkan respons dan penanganan cepat.

Hal itu dirasakan Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA.  Saat itu, dia baru tiba di Jakarta dari Aceh untuk rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan,  serta menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan. 

Dirjen Bina Adwil Kemendagri itu mendapat kabar terjadi gempa besar M 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun tidak lama kemudian, Safrizal menerima panggilan telepon seluler dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian yang menyatakan hari ini kita ke NTT. Tidak pakai lama Safrizal bersama Mendagri dan rombongan terbang ke NTT.

‘’Saya mencatat ada beberapa rangkuman yakni pejabat publik di wilayah bencana banyak mendengar curhat, aspirasi atau keluh kesah penyintas gempa, memberikan tali asih kepada ahli waris  dan warga dan memberikan arahan kepada kepala daerah yang harus dilakukan,'' ujarnya dikutip, Minggu (23/8/2026).

Selama di NTT, Mendagri Tito tancap gas mengadakan rapat koordinasi lintas sektor membahas penanganan  dampak gempa. Semua pihak dilibatkan untuk proses penanganan serta berdialog dengan warga terdampak bencana gempa. 

Selanjutnya pada Senin (17/8),  Tito memimpin Upacara HUT ke-81 RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Kehadiran Mendagri dan kementerian lain di NTT merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau lokasi bencana gempa sekaligus mempercepat penanganan bencana. Hal tersebut merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana.

“Jadi sejak hari pertama gempa bumi, negara sudah hadir  dan berbuat di lokasi bencana. Pemerintah pusat tidak tinggal diam. Ini membuktikan  warga tidak sendiri menghadapi bencana,” kara Safrizal.

Semula, Mendagri Tito bersiap mengikuti Upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara Jakarta dengan mengenakan baju adat Toraja. Namun, kemudian Tito meninjau langsung kondisi masyarakat di NTT, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta sejumlah menteri, pimpinan lembaga, dan wakil menteri turun ke lokasi bencana.

Setelah upacara,  rombongan Mendagri ke Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Dalam kesempatan itu, Tito berdialog dengan penyintas gempa serta meminta Pemda mempercepat pendataan dampak bencana di wilayah NTT.

Khusus rumah, Mendagri memastikan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan bantuan atas kerusakan rumah warga. Syaratnya, pendataan dilakukan oleh Pemda dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) serta Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) setempat.

"Pak Tito menyatakan kecepatannya bantuan sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari,"  jelas Safrizal

Dalam pendataan, semua pihak harus bersinergi  dengan mengimbau Pemda mengerahkan kepala desa hingga perangkat kecamatan agar pendataan bisa dipercepat. Adapun bantuan pemerintah meliputi Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp70 juta untuk rumah  ruska berat.

"Pendataan kerusakan rumah berjenjang dari desa. Nanti desa menyampaikan kepada Pak Bupati. Bupati nanti merekap rumah siapa rumahnya rusak ringan, sedang, atau berat," jelas  Safrizal.

Masih pada Hari Kemerdekaan RI, Safrizal menyaksikan  Mendagri menyalurkan tali asih kepada ahli waris korban yang meninggal dunia di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Santunan diserahkan langsung oleh Tito bersama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii serta Bupati Manggarai Timur Agas Andreas  kepada ahli waris.

"Kemendagri memberikan tali asih sebanyak Rp15 juta per jiwa, per jiwa yang wafat kepada ahli keluarga," kata Mendagri.

Selain santunan tersebut, Mendagri memastikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) juga memberikan santunan sebesar Rp15 juta untuk korban meninggal dunia. Dalam kesempatan ini, Tito mengapresiasi inisiatif warga mendirikan posko gempa.

Setiap ke tenda pengungsi, Kemendagri tidak pergi dengan tangan kosong. Tito menyerahkian dua unit genset, 10 tempat tidur lapangan untuk memperkuat posko tersebut, serta Rp200 juta kepada dua desa di Kecamatan Lamba Leda Utara.

Safrizal mencatat berkali-kali Mendagri menyatakan pemerintah terus bergerak pada masa tanggap darurat. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya posko Basarnas yang berdampingan dengan tenda warga serta pendataan kebutuhan guna mempercepat penyaluran bantuan.

Tito mengajak masyarakat terdampak untuk bekerja sama guna memulihkan dampak bencana. Ini harus kerja sama kita, pemerintah dan Masyarakat.

Setelah beberapa hari bertemu penyintas gempa di tenda pengungsi, Safrizal menyebutkan  Tito mengantongi rencana prioritas dalam rangka penanganan korban bencana gempa di Kabupaten Manggarai Timur, NTT.  Langkah ini dimulai dengan mempercepat pemulihan jaringan listrik dan penyaluran logistik, khususnya sembako untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Jadi prioritas listrik, kemudian makanan. Makanan logistik mereka sangat minta sekali," ujar Mendagri.

Dalam penanganan pascagempa, Mendagri menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat kerusakan dan kondisi masyarakat terdampak.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, hingga pemulihan layanan dasar dan akses mobilitas. Sementara itu, terhadap rumah yang terdampak, pemerintah akan melakukan pendataan berdasarkan tingkat kerusakannya.

Menurut Mendagri, proses pendataan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda), yang selanjutnya akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini dinilai penting agar penanganan pascabencana dapat disesuaikan dengan karakteristik kerusakan di masing-masing wilayah.

Selain memastikan pendataan kerusakan, pemerintah juga terus memantau pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak. Salah satunya sektor kelistrikan yang menunjukkan perkembangan positif. Tito Karnavian mendorong Pemda mendata kerusakan rumah ibadah dan sekolah yang terdampak gempa di NTT.

Pendataan atas tingkat kerusakan fasilitas menjadi acuan kementerian terkait untuk bergerak cepat melakukan penanganan sekaligus agar kebutuhan pendidikan dan rohani masyarakat terpenuhi.

"Pak Bupati, tolong, Pak didatakan juga sekolah-sekolah dan rumah ibadah, berapa jumlah SD, SMP, SMA, atau PAUD. Setelah itu, tingkat kerusakannya ringan, sedang, berat. Secepat mungkin, makin cepat didata, makin cepat juga kita bergerak," ajak Mendagri.

“Saya mungkin mau nitip bantuan untuk Kecamatan Palue. Bapak nanti bantu sampaikan ini kepada warga terdampak.  Kami ada Rp200 juta, saya serahkan kepada Pak Bupati untuk Palue,”  ujar Mendagri Tito kepada Bupati Sikka.

(Fahmi Firdaus )