Membela Kepentingan Rakyat

DALAM menjalankan tugasnya, pemerintah perlu diawasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai wewenang yang diamanahkan kepadanya.

Ketika mengabaikan wewenang tersebut serta tidak melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal, pemerintah perlu "diingatkan" oleh pihak yang telah memilihnya. Dalam disiplin ilmu ekonomi dikenal istilah principal agent problem. Istilah ini merujuk pada suatu kondisi di mana agent bertindak tidak sesuai harapan principal. Sebelum agent dipilih oleh principal untuk melaksanakan tugas tertentu, terlebih dahulu dibuat kesepakatan bahwa agent akan bertindak sesuai keinginan principal.

Kasus ini kerap terjadi di lingkungan bisnis, di mana pemilik perusahaan memberikan kewenangan kepada orang lain untuk mengoperasikan perusahaan, dengan tujuan untuk memaksimumkan manfaat yang diterima pemilik perusahaan. Untuk meminimalisasi penyimpangan tersebut, pemilik perusahaan harus mengawasi manajer. Namun, principal agent problem bukan hanya terjadi dalam lingkup bisnis, melainkan juga dalam dunia politik. Pemerintah, terutama eksekutif dapat disebut agent, sementara rakyat dapat disebut principal.

Rakyat memilih pemerintah agar mereka dapat bertindak sesuai keinginan rakyat. Sementara para calon pemimpin berjanji untuk membela kepentingan rakyat ketika mereka sudah terpilih nantinya. Namun, janji-janji tersebut kerapkali tidak dipenuhi. Karena itu, untuk meminimalisasi penyimpangan yang dilakukan pemerintah, rakyat juga harus mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, sebagian besar rakyat Indonesia masih minim dalam pendidikan politik sehingga acuh tak acuh terhadap pengawasan pemerintah.

Rakyat lebih mementingkan urusan ekonomi ketimbang urusan politik. Wajar bila hal ini terjadi karena hampir setengah dari rakyat Indonesia masih berkubang dalam jurang kemiskinan. Di sinilah mahasiswa harus berperan. Mereka harus menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah. Mahasiswa perlu mengawasi pemerintah dalam menjalankan program-programnya serta bersikap kritis pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Namun, sikap kritis yang ditunjukkan tidak sekadar asal menolak apa saja yang datang dari pemerintah, tapi dengan mempertimbangkan secara akal sehat. Bagaimanapun, tujuan dari sebuah kebijakan adalah membawa kemaslahatan bagi rakyat banyak. Bila manfaat dari sebuah kebijakan hanya dinikmati oleh segelintir orang, pemerintah telah menyimpang dari amanah yang diberikan. Mementingkan kepentingan kelompok tertentu menandakan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.

Nah, bila keadaan ini terjadi, mahasiswa harus berperan aktif untuk mendobrak penyimpangan-penyimpangan tersebut. Meski begitu, mahasiswa juga tetap harus menyadari tugasnya sebagai seorang akademisi yang belajar di perguruan tinggi. Mereka tidak boleh lupa tugas-tugasnya sebagai seorang mahasiswa. Bila tugas tersebut terbengkalai, justru ini menandakan bahwa mahasiswa tidak akan mampu secara konsisten membela kepentingan rakyat.

Karena itu, mahasiswa yang aktif bergulat dengan wacana dan gerakan yang terkait pengawasan pemerintah mesti menyeimbangkan secara proporsional antara kepentingan kuliah dan kepentingan untuk membela kepentingan rakyat, terutama rakyat kecil.(*)

Randi Kurniawan
Mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM, Aktivis HMI

(M Budi Santosa)