255 Desa di Perbatasan Kaltim-MalaysiaTerisolir

SAMARINDA - Sebanyak 255 desa di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia hingga kini terisolasi. Kehidupan mereka sangat memprihatinkan dan tingkat kesejahteraan mereka sangat rendah.

"Ke-255 desa yang masih terisolasi itu tersebar di 15 kecamatan dan tiga kabupaten yakni Kutai Barat, Malinau, dan Kabupaten Nunukan,” kata Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak di Samarinda, Senin (16/8/2010) kemarin.

Menurutnya, desa-desa tersebut berhadapan langsung dengan Sabah dan Serawak, Malaysia Timur antara lain Desa Long Apari dan Naha Tifab di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Kutai Barat.

Kemudian Desa Long Nawang, Long Ampung, Long Payau, dan Long Betayati di Kecamatan Kayan Hulu, serta sejumlah desa di Kecamatan Kayan Hilir dan Pujungan di Kabupaten Malinau. Sejumlah desa di Kabupaten Nunukan antara lain Desa Long Layu, Lembudud,Tanjung Karya, Tong Raya,Long Bawang,dan Desa Long Midang. Kemudian Desa Samalat, Sibalu,dan Desa Tatalunjuk di Kecamatan Lumbis.

Dia mengungkapkan, panjang garis perbatasan darat mulai Kutai Barat hingga Nunukan itu sepanjang 1.038 kilometer. Sementara jumlah penduduk yang menghuni di 255 desa berjumlah 135.778 jiwa dengan luas wilayah 49.841 kilometer persegi. Menurut dia, desa-desa tersebut pada umumnya masih sangat terisolasi, tertinggal, dan terbelakang dengan tingkat kesejahteraan penduduk rendah yang disebabkan terbatasnya ketersediaan sarana transportasi, informasi, dan komunikasi.
 
Kondisi tersebut, katanya, berakibat pada ketergantungan hidup penduduk perbatasan dengan Malaysia masih sangat tinggi, khususnya penduduk yang tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan Serawak. Sedangkan sejumlah kecamatan lain di perbatasan tidak memiliki akses jalan darat dan sungai sehingga harus bertumpu pada transportasi udara untuk menjangkau ibukota kabupaten dengan kapasitas pesawat sangat terbatas.
 
Di sisi lain, sejumlah kecamatan yang bisa dijangkau dengan transportasi sungai juga memerlukan biaya tinggi karena jarak tempuh yang jauh dan harga bahan bakar minyak sangat mahal sehingga berakibat pada harga kebutuhan pokok di kawasan itu juga mahal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, kata dia, daerah tidak bisa bekerja sendiri,tapi perlu campur tangan pusat terutama terkait pendanaan.
 
Perbatasan bukan menjadi pintu belakang seperti yang terjadi selama ini, melainkan harus menjadi beranda depan negara. “Pemprov Kaltim juga memprioritaskan pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal. Hal tersebut sudah tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2009-2014,” tambah Awang.

(Dede Suryana)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.