Diana 'Nyanyi' Soal Politik Uang karena Sakit Hati
JAKARTA- Kader Partai Demokrat (PD) diminta agar tetap solid dan berhati-hati dengan upaya mendeletigimasi citra Partai Demokrat dan menjatuhkan Ketua Umum Anas Urbaningrum.
Sosok seperti Diana Maringka, kader partai Demokrat asal Minahasa dan kader lain yang mengaku menerima uang saat Kongres di Bandung 2010 adalah barisan sakit hati yang kalah di Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang PD
Menurut politikus Partai Demokrat Michael Wattimena, dia heran dengan pengakuan sejumlah kader yang mengatakan ada politik uang di Kongres. "Pertanyaan kritisnya sekaligus keprihatinan kita adalah hampir dua tahun setelah kongres kok sekarang tiba-tiba muncul isu money politic di kongres," ujar Michael kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2012).
Anggota Komisi V DPR itu menduga ada pihak-pihak yang teroganisir mencoba untuk memainkan isu tuduhan politik uang demi menjatuhkan kepemimpinan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD.
"Tuduhan money politic ini sepertinya ada yang sengaja dengan sistematis dan terorganisir mau mendelegitimasi kepemimpian Anas Urbaningrum," tegasnya.
Dia menegaskan, bila memang terjadi permainan saat itu kenapa tidak dikembalikan saat itu juga kalau tidak sesuai nurani. "Ini persoalan internal kenapa tidak melapor ke Komisi Pengawas atau Dewan Kehormatan, bila menganggap ada yang tidak benar saat itu," katanya.
Michael meminta semua kader PD seharusnya dalam situasi seperti ini jadi solid bukan membuka aib ke publik yang belum tentu benar. Ini seperti anomali. Saya tidak tahu pasti tapi saya merasakan seperti ada design membuat citra Anas dan Demokrat jelek. Nilai yang dituduhkan itu tidak rasional dan tendensius. Padahal Ketum dan Sekjen sudah berusaha maksimal untuk melakukan konsolidasi. Bahkan turun ke daerah minimal dua tiga kali dalam sebulan," paparnya.
Michael menduga, persoalan saat ini memburuk di internal PD, karena yang berkoar-koar saat ini adalah kader yang sakit hati dan tidak terpilih dalam pemilihan pengurus di tingkat Musda dan Muscab.
"Selama kongres yang ditanggung panitia hanya satu kamar per DPC sementara delegasi yang datang jumlahnya berlipat ganda dari peserta resmi, antara 5 sampai 15 orang per DPC. Wajar toh kita berikan akomodasi kepada mereka. Jelas tidak ada politik uang," pungkasnya.
(Stefanus Yugo Hindarto)
