Parlemen ASEAN Peringatkan Pencabutan Sanksi Myanmar

Fajar Nugraha , Jurnalis-Kamis, 05 April 2012 |14:22 WIB

Parlemen ASEAN Peringatkan Pencabutan Sanksi Myanmar

Pendukung Aung San Suu Kyi rayakan kemenangan pemilu (Foto: Getty Images)

KUALA LUMPUR — Kaukus Parlemen ASEAN untuk Myanmar (AIPMC) mengucapkan selamat kepada rakyat Myanmar atas keberhasilan mereka dalam menjalankan hak-hak demokrasinya pada pemilu Minggu 1 April lalu. Namun AIPMC mengingatkan pencabutan sanksi tergesa-gesa akan menciptakan instablitas dalam negeri.

Di mata AIPMC, pencabutan sanksi yang tergesa-gesa juga akan menciptakan proses reformasi yang rapuh. Memang setelah pemilu, para Pemimpin ASEAN mendesak komunitas internasional untuk mencabut sanksi ekonomi terhadap Myanmar.

Kelihatannya kemungkinan besar sanksi itu dicabut sesegera mungkin.AIPMC khawatir akan akibat pencabutan sanksi. AIPMC percaya bahwa komunitas internasional dan ASEAN harus tetap menggunakan pengaruhnya, menekan agar dilakukan lebih banyak reformasi fundamental dan menyelesaikan sejumlah masalah serius sebelumnya.

“Myanmar lemah dalam hukum dan infrastruktur untuk menghadapi konsekuensi derasnya arus investasi luar negeri. Pengalaman buruk kehadiran investasi besar China dan negara-negara tetangga menjadi saksi atas dampak sosial, lingkungan, politik dan ekonomi yang mengiringi investasi asing dan proyek-proyek pembangunan skala besar,” kata Presiden AIPMC Eva Kusuma Sundari dalam keterangan pers AIPMC kepada okezone, Kamis (5/4/2012).

“Masuknya uang akan memperdalam konflik antara negara dan bangsa-bangsa etnik. Ini memberi insentif bagi elemen-elemen dalam rejim berkuasa untuk membendung reformasi yang mencoba melucuti kekuasan militer dan meletakannya di dalam genggaman anggota DPR yang terpilih secara adil,” imbuhnya.

Menurut AIPMC, otoritas di Myanmar tetap terpusat di pemerintahan yang didukung militer dan kroni-kroninya. Ada kekhawatiran yang bisa benar bahwa semua kontrak kerja sama skala besar dengan perusahaan asing itu dibuat untuk memberi keuntungan bagi mereka yang berkuasa dengan mengorbankan rakyat.

Suksesnya pemilu sela ini tidak menghapus fakta terjadinya ketidakadilan di masa lalu dan pelanggaran serius hak asasi manusia. Gambaran besar ini harus tetap menjadi fokus. Sejarah menunjukkan, perusahaan independen tidak dapat dipercaya akan bertindak demi kepentingan rakyat di negeri di mana mereka berinvestasi. Mereka harus diatur oleh hukum lokal dan internasional.

“Perlu kerja besar untuk menyusun dan memberlakukann undang-undang, proses legislasi yang mengatur bisnis dan industri, melindungi lingkungan dan hak-hak rakyat berhadapan dengan investasi berskala besar," ujar Wakil Presiden AIPMC Son Chhay yang juga nggota DPR Kamboja.

Chhay menambahkan, "sulit percaya bahwa USDP dan parlemen yang didominasi militer akan melakukannya. Lebih-lebih mereka tak punya otoritas sah untuk melakukannya. Pemilu ini lumayan, tetapi pemilu 2010 telah dikecam dunia internasional."

(Fajar Nugraha)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.