Sikap-Sikap Kontroversi Sultan HB X
YOGYAKARTA - Sri Sultan Hamengku Buwono X beberapa kali menyatakan sikap yang dianggap kontroversi. Namun demikian sikapnya justru menaikan posisi Keraton di tingkat nasional.
1998: Saat Presiden Soeharto mengalami penurunan legitimasi dan terjadi kerusuhan di Jakarta dan sejumlah daerah, Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama KGPAA Paku Alam VIII (Alm) menerima sejuta rakyat Yogyakarta dalam Pisowanan Agung. Sikap HB X bersama Paku Alam (waktu itu menjadi Gubernur DIY) dinilai berani menentang rezim yang berkuasa. Massa yang hadir dalam jumlah sangat besar menunjukkan eksistensi Kraton yang besar. Sultan kemudian diperhitungkan di kancah nasional.
2007: Kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap kepastian hukum Keistimewaan DIY, tanggal 7 April 2007, HB X dalam orasi budaya yang menyampaikan tidak mau dicalonkan lagi jadi Gubernur DIY. Sikap Sultan sebagai wujud kekecewaan karena pemerintah pusat kurang merespons nasib Keistimewaan DIY.
Pernyataan HB X tersebut mendapat reaksi masyarakat yang menginginkan agar tetap menjadi Gubernur. Sikap pemerintah kemudian ditangkap Kemendagri untuk membuat UU Keistimewaan DIY, di mana dalam drafnya memisahkan jabatan Sultan bertahta hanya simbol pemersatu dan tidak menduduki jabatan pemerintahan (Gubernur). Namun konsep Mendagri ditolak warga DIY yang minta agar Sultan yang bertahta menjadi Gubernur.
