nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tetapkan Ketua DPRD Tulungagung sebagai Tersangka Suap dan Gratifikasi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 13 Mei 2019 17:43 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 13 337 2055156 kpk-tetapkan-ketua-dprd-tulungagung-sebagai-tersangka-suap-dan-gratifikasi-zD3bnVMbNN.jpg Juru Bicara KPK Febri Dianyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai tersangka. Supriyono dijerat dua pasal sekaligus, yakni terkait suap dan gratifikasi.

"KPK menetapkan SPR (Supriyono), Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019 sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

(Baca Juga: Penyuap Bupati Tulungagung Segera Diseret ke Meja Hijau)

Supriyono diduga menerima uang sekira Rp4,8 miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung.

Ilustrasi

Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha. ‎Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap ada uang yang mengalir ke Supriyono terkait biaya unduh anggaran Bantuan Provinsi dan praktek uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik DAU, DAK, maupun Banprop yang dikumpulkan dari uang fee para kontraktor untuk diberikan kepada Supriyono.

(Baca Juga: Ketua DPRD Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Suap Proyek PUPR)

Dalam persidangan Syahri terungkap juga bahwa Supriyono telah menerima Rp3,750 miliar dengan rincian Penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014 2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Penerimaan diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.‎

(Ari)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini