Oleh karena itu, Ahmad Ali berpendapat bahwa harus ada rencana induk bersama yang dipakai sebagai master plan provinsi dan Kabupaten menuju 2024 yang dapat menjawab tantangan kesempatan ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro akhir Juli lalu membenarkan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru negara Indonesia.
Pemindahan ibu kota baru diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp466 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pihak swasta.
(Awaludin)