Jokowi Ingin Bakamla Jadi Coast Guard Indonesia
Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut terjadi tumpang tindih aturan hukum terkait penanganan keamanan laut. Karena itu, dibutuhkan suatu penyederhanaan melalui mekanisme omnibus law.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmi Lantik Laksamana Madya Aan Kurnia Jadi Kabakamla
Menurut Mahfud, saat ini tercatat ada 24 undang-undang tentang penanganan keamanan laut. Lalu, ada juga dua Peraturan Pemerintah (PP) tentang itu. Banyaknya beleid dengan obyek yang sama telah menyebabkan tumpang tindih. Sebab itu, harus dilakukan suatu penyederhanaan aturan hukum.
"Sesudah didiskusikan akan bertambah-bertambah. Kita inventarisir dulu. Dulu pertama ditemukan 17, hari ini di meja saya tercatat 24 UU yang menyangkut itu. Laporan pertama dulu 17, setelah dianalisis muncul 24, ditambah dua PP yang agak tumpang tindih. Sekarang sedang didiskusikan, semuanya ingin baik," tutup Mahfud.
(Fiddy Anggriawan )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
