“Kalau mau mengadakan test, silahkan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya,” ucap dia.
Lebih jauh dia berharap, isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, pimpinan DPR sebaiknya segera meminta agar kesekjenan membatalkan kegiatan tersebut.
Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota, namun tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan.
“Kalaupun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” pungkas dia.
(Awaludin)