Bansos bagi Warga Terdampak Corona di Kota Malang Tunggu Validasi Data

Avirista Midaada, Okezone · Selasa 07 April 2020 14:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 07 519 2195480 bansos-bagi-warga-terdampak-corona-di-kota-malang-tunggu-validasi-data-Z1ekLUqPPu.JPG Wali Kota Malang, Sutiaji (Foto: Okezone.com/Avirista Midaada)

KOTA MALANG - Sebanyak 17 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Malang, Jawa Timur yang rencananya akan menerima bantuan sosial (bansos) sebesar Rp10 miliar imbas pandemi virus corona (Covid-19), tampaknya masih harus bersabar. Hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih melakukan validasi data yang sudah masuk.

Menurut informasi yang diperoleh okezone, terdapat total kurang lebih 13 ribu kepala keluarga (KK) yang datanya telah masuk ke Pemkot mengenai penerima bansos ini. Rencananya merekalah yang terlebih dahulu akan mendapatkan bantuan di tahap awal ini.

Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan, dalam proses pendataan ini memang perlu adanya ketelitian dan validasi data. Dengan harapan tidak ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan momen ini.

Sehingga, bantuan yang diberikan diharapkannya benar-benar tertuju kepada mereka yang terdampak Covid-19 ini. Tentunya sesuai standar dan kriteria yang sudah ditetapkan dalam pemberian bansos.

"Bantuannya ini nanti by name by address dan langsung masuk ke rekeningnya masing-masing. Tapi, saat ini masih validasi data. Insyaallah, besok (selesai)," kata dia saat diwawancarai di Balai Kota Malang, Selasa (7/4/2020).

Dijelaskan Sutiaji, dalam proses validasi data ini yaitu melihat apakah sudah sesuai kriteria dan tepat sasaran. Yang mana, kriteria itu sendiri dikatakannya berpatokan pada bantuan non tunai dari pemerintah yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Jadi, standar dan kriterianya harus jelas. Ya, sesuai dengan mereka yang biasanya dapat bantuan nontunai itu," ujarnya.

Maka dari itulah, dia menyebutkan dalam prosesnya ini ada kerjasama antara Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Malang. Hal itu untuk mengkroscek datanya apakah yang bersangkutan masih ada di Kota Malang atau sudah meninggal dunia.

"Seperti data (dari Dinsos) yang sudah masuk. Setelah di-tracking di Disdukcapil. Ternyata dia sudah meningggal dunia, pindah dan lain sebagainya. Jadi, dengan begitu dia gugur (mendapatkan bansos)," jelasnya.

Infografis COVID-19

Sementara itu, untuk mereka yang terdata dan berhak mendapatkan bansos. Namun terkandala tidak memiliki rekening bank yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Malang.

Sutiaji menyebutkan mereka tidak perlu khawatir. Dia mengaku pihak bank akan membuat rekening yang bersangkutan agar bisa menerima bansos dari Pemkot Malang.

"Dibikinkan (rekeningnya). Kita kan sudah kerjasama dengan bank (untuk penyaluran bansos)," tegasnya.

Sementara itu secara terpisah, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Irawan mengatakan sudah meminta Pemkot Malang untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada mereka yang sudah terdata awal atau diketahui kurang lebih sebanyak 13 ribu KK itu.

Hal itu menurutnya sangat sulit dan lama jika masih menunggu sampai data sebanyak 17 ribu KK yang rencananya akan mendapatkan bansos itu benar-benar valid 100 persen.

"Kalau menunggu data valid sulit. Makanya, kami sudah menyarankan agar segera dieksekusi 13 ribu itu. Karena (pemberian bansos) selanjutnya bisa di tahap kedua," tutur Made.

Apalagi, kata Made, pihak legislatif sudah siap membantu eksekutif dengan dana hasil pergeseran anggaran berbagai sektor dan terkumpul sebanyak Rp7,6 miliar.

"Pemkot kan awalnya 17 ribu KK. Selanjutnya kan pasti ada penambahan lagi dengan adanya data yang tercecer. Mungkin, di tahap duanya ini DPRD bisa ikut berperan," ujarnya.

Disampaikannya bahwa dana tersebut bersumber dari pergeseran anggaran di berbagai sektor di DPRD Kota Malang. Misalnya seperti perjalanan dinas, makan minum (mamin) kepada tamu dan rapat paripurna serta reses di bulan April 2020.

"Anggaran reses kami misalnya kan Rp1,62 miliar. Nah, itu akan kita geser ke Dinsos dan dirupakan bantuan non tunai kepada masyarakat," terang Made.

"Kalau tidak segera dilaksanakan kan hangus. Makanya, daripada hangus kita geser ke Dinas Sosial tadi dan bisa mengakomodir 1.800 KK yang belum terdata ditahap awal pendataan Pemkot," imbuhnya.

Dengan catatan, lanjut Made, bahwa 1.800 KK yang terdata nantinya memang benar-benar mereka yang terdampak dan belum terdata oleh Pemkot Malang. Sehingga, tepat sasaran dan semua kebagian.

"Tapi tetap sama nantinya dengan Pemkot. Bantuan dari kita (DPRD Kota Malang) juga sebesar Rp300 ribu," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini