Gelombang PHK dan Ancaman Kriminalitas di Tengah PSBB
GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemic covid-19 diduga menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kriminalitas tanah air. Pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi celah pelaku kejahatan memanfaatkan kondisi tersebut untuk melancarkan aksinya.
Minggu, (19/4/2020) malam, tim rajawali Polres Jaktim mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal menggunakan senjata tajam terhadap seorang pemuda di Jalan Tipar Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur. Polisi yang bertindak cepat mengamankan satu pelaku dan ditembak karena berupaya melarikan diri saat hendak ditangkap.
Tidak hanya di jalanan, aksi kriminalitas juga marak di permukiman warga. Sebuah kamera CCTV merekam aksi dua orang pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Tim Resmob Jakarta Utara yang menerima laporan menyelidiki dan menangkap kedua pelaku.
Kedua pelaku ditangkap saat transaksi sepeda motor curian di kawasan Merak, Banten. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti, yakni rekaman kamera CCTV di Pademangan, 15 unit sepeda motor, 1 senjata api jenis revolver, 5 buah peluru kaliber 38 spesial, 1 kunci leter T dan leter Y, 6 buah anak mata kunci, 1 tas ransel, 2 handphone, 3 dompet, serta uang tunai Rp 1.376.000.
Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Budhi Herdi Susianto mengatakan, para pelaku memanfaatkan situasi minimnya aktivitas warga saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dalam dua pekan diberlakukan PSBB, mereka mencuri 15 unit sepeda motor di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
Aksi pencurian sepeda motor juga marak di Bogor. Hal itu disampaikan melalui WhatsApp Group. “Tadi pagi (kemarin) di Pondok Rumput, Kelurahan Kebon Pedes, Tanah Sareal, ada kejadian dua unit sepeda motor milik pedagang ayam hilang dicuri. Harap masyarakat waspada," ujar A Yusuf (50) warga Tanah Sareal, Kota Bogor.
Hal sama disampaikan Febby, warga Bogor, melalui cuitan di akun Twitter miliknya. Dia mengunggah keluhan terkait maraknya aksi curanmor di wilayahnya. "Pak, setelah pembebasan napi di mana-mana, sekarang Bogor rawan curanmor, dua kali motor saya dijebol maling Pak, lalu rumah depan saya motornya diambil di hari yang sama barengan dengan kejadian jebol motor saya," tulisnya.
Maraknya aksi kriminalitas di berbagai wilayah dampak corona ini turut menjadi perhatian Istana. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti ancaman keamanan dan peningkatan angka kriminalitas, akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akibat pandemi corona.
“Isu keamanan termasuk hal yang KSP pantau. Meningkatnya angka pengangguran, misalnya, perlu diantisipasi agar dampaknya tidak menimbulkan konflik sosial dan keamanan,” ucap Plt Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani melalui keterangan pers tertulisnya.
Sementara, bila merujuk data dan evaluasi Mabes Polri mengenai situasi Kamtibmas selama dua pekan pemberlakukan PSBB, menunjukkan angka peningkatan kriminalitas 11,80%.
“Pelaksanaan PSBB selama dua pekan ini telah terjadi peningkatan angka kejahatan yang umumnya kejahatan pencurian dengan pemberatan,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra kepada Okezone.com, Senin (20/4/2020).
PHK Mencapai 1,9 juta
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 1,9 juta pekerja formal dan informal mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan oleh 114.340 perusahaan di Indonesia hingga 16 April 2020.
Jumlah tersebut begitu cepat peningkatannya, padahal pada 11 April 2020, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan terkena PHK baru mencapai 1,5 juta orang. Angka ini naik dibandingkan dengan data 9 April yang baru sekitar 1,2 juta pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, dari jumlah 1,5 juta orang ini, 10% adalah pekerja yang di PHK. Sedangkan 90% nya merupakan para pekreja yang dirumahkan.
Jika tak segera ditangani, gelombang PHK diprediksi bakal mencapai puncaknya pada Juni mendatang, dengan pekerja di sektor pariwisata dan jasa yang paling terdampak.
Ekonom dari Institute for Development, Economic and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, "Kalau misalnya tetap pada kondisi seperti saat ini di mana industri masih enggan untuk melakukan proses produksi, saya rasa di akhir kuartal kedua, gelombang terbesarnya akan kita rasakan," terang Andry Satrio Nugroho.
Sementara itu, pemerintah akan memprioritaskan mereka yang di-PHK bersama dengan pekerja informal dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19, sebagai penerima program Kartu Prakerja.
PHK Munculkan Frustasi
Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Reza Indragiri Amriel berpandangan, bila dikaitkan antara kriminalitas dengan pengangguran masuk akal, bila asumsi demikian yang dibangun.
Karena apa, menurutnya bisa saja PHK memunculkan frustasi akibat kesulitan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Sebagai jalan keluarnya, berlaku apa yang dinamakan Teori Frustrasi Agresi. “Artinya, orang yang frustasi akan melakukan agresi, kekerasan, baik terhadap orang lain (kejahatan) maupun diri sendiri,” kata Reza yang juga alumnus Psikologi Forensik, The University of Melbourne ini.
Adapun kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan properti, yaitu kejahatan dengan sasaran harta benda. Dia contohkan kasus di Amerika Serikat, dimana model seperti ini merupakan jenis kejahatan dengan residivisme tertinggi.
Sementara, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, sedikitnya ada 10 kasus dalam dua minggu terakhir, mulai perampokan toko emas, mini market, jambret, begal sepeda motor dan lainnya. Kasus kejahatan juga terjadi di Medan, Sumbar, Sulsel.
Kondisi pandemi membuat jutaan orang sedang sulit mencari kerja. Bahkan di Jawa saja, lebih dari 200.000 orang dirumahkan pekan lalu.
Belum lagi, situasi lebih sulit tentu dihadapi napi-napi yang baru berupaya asimilasi. Karena itu, dia menilai wajar bila sebagian bekas narapidana tertarik kembali ke keahlian lama mereka di bidang kriminal.
Ke depan, tugas jajaran kepolisian kian berat dan rumit. Selain mewaspadai sebaran wabah corona, kepolisian harus mewaspadai aksi kriminal dari para napi yang dibebaskan Menkumham, dengan alasan wabah corona.
(Khafid Mardiyansyah)
