Tim Covid-19 DPR Sebut Relaksasi Moda Transportasi Bingungkan Rakyat
JAKARTA – Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani menilai kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi terkait relaksasi transportasi bertentangan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi virus corona. Akibatnya, kebijakan tersebut membuat masyarakat bingung.
"Pernyataan Menhub menimbulkan kebingungan masyarakat, boleh atau tidaknya ke luar daerah. Sebelumnya semua akses transportasi dari Jakarta ditutup. Dilakukan pemeriksaan kendaraan di tol dan di perbatasan kota. Sekarang dibolehkan, padahal PSBB masih berlanjut, jadi mana yang benar?" katanya kepada Okezone, Jumat (15/5/2020).
Menurut Netty, kebijakan tersebut juga sarat dengan tidak memenuhi rasa keadilan. Di mana pemerintah membebaskan para pelaku bisnis maupun pejabat berkeliaran di luar, sementara masyarakat yang menjadi korban kehilangan pekerjaannya dilarang bepergian.
"Masyarakat dilarang mudik, padahal ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan di kota, terpaksa harus pulang kampung, karena tidak bisa lagi bertahan hidup di kota. Sementara pejabat dan pebisnis dengan alasan tertentu diperbolehkan," ucapnya.
Seharusnya, kata dia, Menhub mengikuti arahan Presiden tekait larangan mudik dan PSBB. Jika hal ini dilaksanakan secara serius, maka mata rantai persebaran virus corona akan menunju ke arah yang lebih baik.
"Seharusnya pemerintah tegas. Kalau dilarang, dilarang semua, kecuali pergerakan untuk kepentingan pengiriman logistik," bebernya.
Netty juga menilai adanya pengecualian orang yang dibolehkan ke luar daerah seperti untuk urusan pekerjaan, menjenguk keluarga yang sakit ataupun meninggal, dan sebagainya ini rawan dimanipulasi.
"Bagaimana memastikan bahwa pelonggaran itu memenuhi syarat-syaratnya? Siapa yang berhak mengeluarkan surat keterangan?" tutupnya.
(Hantoro)
