IJTI Babel Bantah Menerima Jatah dari KIP di Sinjay dan Matras

Haryanto, iNews · Jum'at 11 Desember 2020 16:13 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 11 340 2325920 ijti-babel-bantah-menerima-jatah-dari-kip-di-sinjay-dan-matras-nx46vQ78DD.png Selebaran tangkap layar pembagian fee dari KIP. (Foto: Haryanto)

PANGKALPINANG -Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) membatah terlibat dalam pembagian fee/jatah hasil produksi Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Matras dan Sinar Jaya, Sungailiat, Bangka. IJTI menegaskan, anggota tidak terlibat dalam urusan bagi-bagi jatah tersebut.

(Baca juga: 5 Fakta Mengejutkan 6 Laskar FPI, Donasi Rp1 Miliar hingga Pelangi saat Pemakaman)

Sebelumnya beredar video bebagian fee/jatah, dimana anggota IJTi diduga ikut mendapatkannya. Di dalam tangkapan layar tersebut, tertulis ada jatah bagi media sebesar Rp300 per kilogram, untuk hasil KIP di Sinar Jaya dan Rp100 dari hasil operasi di perairan Matras.

Menanggapi hal tersebut Ketua IJTI Babel, Joko Setyawanto, membantah keterlibatan anggotanya sebagai penerima dari pungutan liar tersebut, dan berharap aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan jika memang selebaran tangkapan layar tersebut benar.

"Kami tidak tahu apakah selebaran itu benar atau tidak. Seandainya benar, maka yang terlibat disitu sebagai penerima aliran dana itu, bisa saja dipidana, karena dapat dikategorikan sebagai pungli," kata Joko, Jumat (11/12/2020).

(Baca juga: Ingin Tegakkan Khilafah, Diaz Hendropriyono: Sampai Sekarang FPI Tidak Ada SKT)

"Pihak kepolisian juga tidak perlu ragu, karena perlindungan UU Pers tidak bersifat melekat dan hanya melindungi jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan," ucapnya.

Menurut Joko, ada kode etik yang bersifat mengikat bagi setiap jurnalis baik secara individu ataupun institusi. Termasuk tidak menerima suap, apalagi menjadi semacam beking terhadap aktifitas pertambangan.

"IJTI akan memberikan sanksi berat termasuk memberikan rekomendasi agar jurnalis yang terlibat diberhentikan secara tidak hormat dari media tempatnya bekerja, seandainya ada yang terbukti menerima aliran dana jatah dari KIP,” katanya.

Selain itu, tambahnya, jika dibutuhkan IJTI juga siap menghadirkan ahli pers dari Dewan Pers untuk membantu pihak kepolisian mengungkap hal tersebut.

(don)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini