Berulah Lagi, Debt Collector Pukul Gadis 15 Tahun Pakai Helm

Didin Jalaludin, Koran SI · Jum'at 25 Juni 2021 13:44 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 25 525 2430831 berulah-lagi-debt-collector-pukul-gadis-15-tahun-pakai-helm-COtqNqwO9y.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

PURWAKARTA - Gadis 15 tahun diduga menjadi korban penganiayaan kelompok debt collector di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Korban mengalami luka serius di bagian kepala lantaran dipukul menggunakan helm. 

"Peristiwanya terjadi Salasa 22 Juli 2021 dan langsung dilaporkan ke Polres Purwakarta Rabu kemarin. Kami berharap para pelaku ditangkap," kata Aep (48), ayah korban, Kamis (24/6/2021).

Aep yang merupakan warga Kampung Pasirpeteuy, Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered, Purwakarta ini menceritakan jika saat kejadian anaknya yang bernama Lia Wati sedang dibonceng teman laki-lakinya menggunakan sepeda motor matic dari Plered menuju Cipaisan, Purwakarta. Setibanya di Ahmad Yani, Cipaisan korban dicegat oleh kelompok laki-laki yang mengaku sebagai debt collector.

"Kelompok debt collector ini meminta anak saya dan temannya menyerahkan motor matic yang sedang dipakai itu. Alasannya karena menunggak angsuran empat bulan. Saat itu, lah anak saya dipukul dengan helm. Kepala anak saya memar dan bahkan sekarang mengeluh pusing. Laporan saya ke polisi kemarin masalah penganiayaan dan perampasan," ujar Aep.

Baca Juga:  Punya Revolver, Pelaku Penembakan di Taman Sari Ternyata Debt Collector

Aep menyayangkan banyak perusahaan pembiayaan atau leasing di Purwakarta yang memamfaatkan pereman sebagai debt collector. Padahal, sudah jelas dalam regulasi soal perkeriditan barang yang mengalami gagal bayar proses sita tidak boleh dilakukan secara paksa, seperti dirampas di jalan.

"Persoalan yang semacam ini kenapa terus dibiarkan berlarut-larut. Bahkan, saya mendapat informasi jika sudah banyak masyarakat yang jadi korban melaporkan para debt collector ini. Tapi tetap saja debt collector ini tidak pernah jera. Bahkan, samapai ada debt collector yang sudah biasa bulak balik ke kantor polisi. Tapi tetap masih melakukan perampasan kendaraan di jalan. Aneh kan? "kata Aep.

Sementara itu, Anggota DPRD Purwakarta Rivki Fauzi mengaku akhir-akhir ini banyak masyarakat yang mengadu kepadanya jika kendaraannya diambil paksa debt collector di jalan. Pihaknya meminta semua pihak mencari solusi terkait persoalan tersebut. Tidak hanya penegak hukum, perintah pemerintah daerah pun harus mulai turun tangan, menengahi masalah sosial semacam ini.

"Peristiwa seorang anggota TNI yang dikeroyok debt collector di Gerbang Tol Kebun Bawang, Jakarta Utara beberapa waktu lalu, jangan sampai teulang. Termasuk juga peristiwa seorang debt collector dikroyok hingga tewas di Subang, Jawa Barat. Ini kan miris sekali," ujar anggota dewan dari Partai Gerindra ini.

Baca Juga: Berantas Mata Elang, Mayjen Dudung: Jangan Takut Sama Kelompok Premanisme!

Sebetulnya kata dia, persoalan ini tidak perlu terjadi jika semua pihak patuh hukum. Sebab, negara sudah membuat regulasi menengahi persoalan perkeriditan. Terutama perusahaan pembiayaan harus lebih paham soal peraturan yang dibuat pemerintah, sehingga tidak sewenang-wenang melakukan eksekusi barang yang jadi jaminan jika mengalami gagal bayar.

"Apalagi, di era digital seperti sekarang masyarakat awampun bisa belajar hukum di internet. Jadi masyarakat sudah tahu jika mengalami gagal bayar, barang jaminan kridit tidak bisa dieksekusi sewenang-wenang di jalan dengan melibatkan penagih utang," tutur pria 34 tahun yang bergelar sarjana hukum itu.

Undang-Undang Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa atau mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara paksa dari tangan debitur tanpa bantuan pihak berwenang seperti pengadilan atau kepolisian.

"Jika terjadi upaya penyitaan paksa terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka kriditur bisa melaporkan tindakan tersebut kepada kepolisian, bisa berupa peraporan pelanggaran pasal perlakuan tidak menyenangkan atau pasal perampasan," tuturnya.

Apalagi, kata Rivky, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membahas tentang eksekusi jaminan fidusia. Di mana, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan memberi penafsiran terhadap frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta frasa cidera janji dalam Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia.

"Dalam putusan MK itu, eksekusi jaminan fidusia dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia," jelas dia.

Apabila, tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.

"Selain itu, cidera janji juga tidak dapat ditentukan secara sepihak. Harus ada kesepakatan mengenai cidera janji/wanprestasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum (gugatan) yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini