Share

Resmi, NIK KTP Jadi Identitas Kepesertaan BPJS Kesehatan

Karina Asta Widara , Okezone · Rabu 26 Januari 2022 17:27 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 26 1 2538250 resmi-nik-ktp-jadi-identitas-kepesertaan-bpjs-kesehatan-613FWStJmO.jpg Foto: Dok BPJS Kesehatan

JAKARTA- Kesehatan merupakan hal pokok dan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Oleh karenanya, Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas peserta JKN-KIS. Peluncuran yang dilaksanakan secara virtual pada 26 Januari 2022 tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto.

Achmad mengatakan kurang lebih sembilan tahun BPJS Kesehatan telah melaksanakan tugasnya dan banyak hal yang positif yang sudah terselesaikan.

"Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa hal yang paling fundamental dari kepuasan layanan adalah terjaminnya mutu layanan yang baik yang disertai terkendalinya biaya layanan secara maksimal,” katanya.

Sehingga manakala kemudian bicara tentang universal health coverage, ia mengatakan tidak cukup bicara berapa orang yang kini menjadi peserta.

"Karena coverage di dalam layanan kesehatan bukan berarti terindentifikasi dan memiliki kartu tetapi mudah meng-akses untuk mendapatkan layanan yang bermutu dengan biaya yang terkendali," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan sebagaimana diketahui BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia Sehat terus berupaya untuk meningkatkan mutu layanan dan kualitas layanan agar terus dapat memneuhi kebutuhan para pelaku kepentingan utama termasuk dalam meningkatkan infrastuktur serta kualitas layanan kepada peserta BPJS Kesehatan.

"Tidak cukup menjadi efektif coverage, artinya coverage yang dicakup atau dijamin tetapi efektif bisa akses ke pelayanan. Maka dari itu, dalam rangka memberikan kemudahan layanan administrasi kepesertaan, kami menggunakan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN-KIS, ini suatu lompatan luar biasa," katanya.

Ia juga mengatakan hal tersebut penting karena NIK merupakan kunci penting dalam setiap akses pengelolaan data, validitas dan eligibilitas data ketika peserta mengakses pelayanan Program JKN-KIS. Serta penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN-KIS juga selaras dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada pasal 13 huruf a bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta.

"BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta dan inilah contoh engagement ," ucapnya.

Selain itu dalam UUD No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UUD no 23 tahun 2008 tentang administrasi menyebutkan bahwa NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

" Oleh karena itu, saya harap penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN-KIS diharapkan juga dapat meningkatkan akurasi data peserta JKN-KIS secara terintegrasi," katanya.

Kegiatan yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali itu juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh.

Dalam kesempatan itu ia mengungkapkan dukungannya terhadap BPJS Kesehatan guna memanfaatkan NIK sebagai bagian dari pelayanan publik. Menurutnya, dengan adanya pemanfaatan NIK menjadi nomor identitas diharapkan juga akan mendorong seluruh masyarakat untuk segera memiliki e-KTP atau NIK sehingga kedepannya dapat dengan mudah mengakses pelayanan publik yang ada di Indonesia termasuk Program JKN-KIS.

Selain itu, penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN-KIS juga dilakukan dalam rangka mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan dengan didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.

“Saya berterima kasih kepada BPJS Kesehatan sebagai mitra generasi pertama Dukcapil. Era integrasi data kita awali di tahun 2013 dan BPJS Kesehatan bersama sembilan lembaga pemerintahan lain menjadi institusi pertama yang percaya dengan data Dukcapil. Sampai dengan saat ini, akses terhadap data kependudukan oleh BPJS Kesehatan pun sangat besar,” ucap Zudan.

Kedepannya, diharapkan dengan kehadiran program JKN-KIS ini dapat meningkatkan kemudahan layanan kesehatan bagi masyarakat luas. (CM)

(Wid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini