LaNyalla: Hari Melawan Islamofobia Harus Jadi Momentum Umat Islam Bebas Stigma Negatif
JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap penetapan Hari Melawan Islamofobia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 15 Maret 2022, ditindaklanjuti.
Menurutnya, keputusan itu merupakan momentum luar biasa yang bisa membebaskan umat Islam dari berbagai stigma negatif.
Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual dalam Muktamar X Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) dengan tema 'Merawat Nalar Kritis Mahasiswa Sebagai Salah Satu Upaya Menuju Indonesia Maju’, Selasa (29/3/2022).
Hadir dalam acara itu Ketua Umum PP Persis, KH Aceng Zakaria, Sekretaris Umum beserta Jajaran Pengurus PP. PERSIS, Ketua Umum PP HIMA Persis, Iqbal Muhammad Dzilal, Para Ketua Umum Badan Otonom Persis, Ketua PW Persis Banten beserta jajaran pengurus dan lainnya.
"Keputusan Hari Melawan Islamofobia bagaikan membebaskan umat Islam dunia, dan Indonesia
khususnya, dari himpitan yang selama ini dirasakan. Yaitu agenda setting untuk menciptakan ketakutan masyarakat dunia terhadap Islam. Di mana Islam di-stigma sebagai teroris, radikal juga intoleran," ujarnya.
Bahkan, LaNyalla melanjutkan, Islam cenderung untuk dipisahkan dari spirit bernegara. Sampai puncaknya, ada kelompok yang berusaha membenturkan vis-à-vis Pancasila dengan Islam. Padahal tidak ada satu tesis pun yang menyatakan Islam bertentangan dengan Pancasila.
"Hal itu semua merupakan dampak dari propaganda Islamophobia. Tetapi saya prihatin dengan organisasi-organisasi Islam di Indonesia, yang menyambut dingin penetapan itu. Padahal seharusnya Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menyambut dengan suka cita dan gembira," katanya.
Ia menambahkan, negara ini lahir atas jasa besar umat Islam. Sejarah mencatat kontribusi besar Islam dalam perjuangan kemerdekaan lahirnya bangsa ini tanpa mengesampingkan peran tokoh-tokoh non muslim.
Hingga kemudian para pendiri bangsa bersepakat bahwa Dasar Negara ini adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti termaktub dalam Pasal 29 Ayat (1). Yaitu tertulis dengan jelas; ‘Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa’.
