Mantap! Indeks Pencegahan Korupsi di Sumut Tertinggi di Sumatera
MEDAN - Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi wilayah dengan indeks pencegahan korupsi tertinggi di regional Sumatera. Itu tergambar dari nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang mencapai 91,69 persen.
MCP adalah aplikasi yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi.
“MCP kita nomor satu di regional Sumatera, sebenarnya kita belum puas, karena seharusnya bisa lebih tinggi dari itu,” kata Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun saat konferensi pers di Ruang Rapat I, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan
Nilai MCP tersebut merupakan salah satu capaian yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sumut. Selain itu, Inspektorat pada tahun 2021, juga memulai dan memaksimalkan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa di 17 kabupaten di Sumut.
Hal tersebut, menurut Lasro, belum pernah dilakukan sebelumnya. “Kita juga sudah masuk ke perangkat desa, kita direspons baik masyarakat, artinya ini bagaimana penggunaan dana rakyat melalui dana desa bisa meningkat perbaikannya,” kata Lasro.
Inspektorat juga melakukan pemeriksaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Khususnya terhadap SMA, SMK dan SLB yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut. Hal tersebut juga belum pernah dilakukan sebelumnya dan hasilnya menunjukan adanya keinginan sekolah untuk berubah dalam pengelolaan dana BOS.
“Secara psikologis, seluruh kepala sekolah berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, ini bukti nyata bahwa pemeriksaan ini bermanfaat mengubah pendirian orang,” ungkap Lasro.
Disampaian juga, beberapa capaian pada tahun 2021 lainnya, seperti penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemendagri 100%, penyelesaian (TLHP) Inspektorat Sumut 79%, menyelesaikan 345 aduan masyarakat, serta memaksimalkan tugas pembinaan di lingkup Pemprov Sumut.
Sementara itu pada tahun 2022, Lasro mengungkapkan, ada beberapa kebijakan strategis yang dilakukan, di antaranya meningkatkan penegakan hukuman disiplin PNS dan penegakan hukuman terhadap penyimpangan yang signifikan dan berulang.
