PDIP Tolak Berkoalisi di Pilpres 2024, Ini Reaksi Partai Demokrat
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan partainya untuk tidak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS pada Pemilu 2024 mendatang.
(Baca juga: PDIP Ogah Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat di 2024, Nasdem Pasang Badan)
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, sikap Partai Demokrat sangat jelas seperti yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa Demokrat sangat menghargai kemandirian, independensi, mekanisme internal, dan pilihan dari setiap partai dalam menentukan parpol mana yang dijadikan mitra koalisi untuk Pilpres 2024.
Sehingga, Demokrat pun berharap, independensi, kemandirian, mekanisme internal, dan pilihan Demokrat dalam menentukan rekan koalisi atau kerja sama menuju 2024 juga dihormati dan dihargai.
"Kami harapkan, tidak ada upaya tekanan-tekanan, paksaan, bahkan ancaman-ancaman, semisal upaya kriminalisasi atau gangguan terhadap bisnis kader-kader kami, maupun upaya perampasan kepemimpinan terhadap partai kami ataupun calon rekan koalisi kami," kata Herzaky, Senin (27/6/2022).
Dia juga membandingkan kisah bagaimana saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu berkuasa.
"Kami juga sangat menghargai, setiap parpol punya prioritas dan platform berbeda ketika memegang pemerintahan,” ujarnya.
Herzaky menegaskan, Demokrat tentu akan memilih berkoalisi dengan sesama parpol yang bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Berupaya agar harga sembako terjangkau, harganya stabil dan stok tersedia, kemiskinan berkurang drastis, dan pengangguran berkurang drastis.
"Parpol-parpol yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat di 2024-2029," tegasnya.
Menurut dia, Demokrat seperti yang ditegaskan oleh AHY, merupakan partai terbuka untuk semua, mengayomi semua, berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Demokrat menghormati perbedaan, dan mengedepankan toleransi. Bukan sekedar jualan slogan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tapi malah mengekalkan polarisasi dan politik identitas demi efek elektoral semata, ataupun menakuti-nakuti kelompok tertentu agar mau mendukung pihaknya di pemilu, misalnya," tukasnya.
