Nasdem Pamitan untuk 2024, Pengamat Yakini Jokowi Utamakan Stabilitas Politik
JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 19 Agustus 2022 kemarin, disebut sebagai pamitnya Nasdem yang akan beda haluan di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Soal apakah hal ini akan berimbas pada posisi menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago berpandangan, Jokowi tidak akan bersikap reaktif terkait dengan sikap Nasdem ini jika memang benar demikian.
"Saya pikir enggak semudah itu Jokowi berfikir, terlalu reaksioner Jokowi kalau hanya soal beda Haluan Jokowi 2024 dengan Surya Paloh, lalu kader menteri Nasdem akan ditendang di kabinet, terlalu prematur dan terlalu shubuh cara mengambil kesimpulan," kata Pangi saat dihubungi, Senin (22/8/2022).
BACA JUGA:Koalisi Bareng Demokrat-PKS, Waketum Nasdem: Kami Tetap Tawarkan Pasangan Ganjar-Anies
Pangi menjelaskan, alasan lainnya yakni kader Nasdem yang menjadi menteri hari ini juga tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Jadi, apakah Nasdem mau beda haluan atau sama dengan Jokowi, jatah menteri sekarang adalah hasil kerja keras Nasdem sebagai partai pengusung utama Presiden Jokowi sejak Pemilu 2014 dan 2019.
"Jadi ngak semudah itu Jokowi berfikir untuk menendang menteri dari kader Nasdem," imbuhnya.
BACA JUGA:Dikabarkan Mundur dari Kabinet, Sekjen Nasdem Ungkap Isi Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi
Pangi pun meyakini bahwa Jokowi adalah presiden yang tahu diri dan pandai berterima kasih. Jadi rasanya tidak mungkin jika Jokowi ingin ribut dengan partai pengusungnya di Pilpres 2019, hanya karena beda haluan di Pilpres 2024, karena memang itu dua kompetisi pilpres yang berbeda. Apalagi, selama ini Jokowi lebih mengedepankan stabilitas politik dalam pemerintahannya.
"Menurut saya enggak semudah itu Jokowi mau ngajak ribut sama kader menteri dari parpol, stabilitas politik itu bagi Jokowi hal yang utama, mengurangi menteri parpol, itu sama saja Jokowi ngajak berantem sama partai pengusungnya dulu," terang Pangi.
