Tolak Timnas Israel, Ganjar Pranowo Dinilai Berpihak pada Nasib Bangsa Palestina
JAKARTA - Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing memandang Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres) yang paling berpihak pada isu kemerdekaan Palestina. Dalam hal ini, Ganjar dianggap unggul dari para bacapres lainnya.
Meskipun tak menanggapi secara langsung konflik antara Hamas dan Israel yang meletus belum lama ini, Emrus memandang, sikap Ganjar bisa direkam dari penolakannya terhadap kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U-20 yang sempat direncanakan digelar di Indonesia.
"Ketegasan PDIP dan Ganjar Pranowo sebagai kader dan calon presiden lebih tegas memberikan suatu pesan keberpihakan kepada Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina," ucap Emrus, Jumat (13/10/2023).
Tak lama setelah konflik antara Hamas dan Israel meletus, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto langsung mendatangi Kedutaan Palestina di Jakarta untuk menunjukkan solidaritas partai itu dengan bangsa Palestina. Emrus memandang sikap PDIP serupa dengan yang ditunjukkan Ganjar saat terang-terangan menolak kehadiran timnas Israel.
"Ganjar pada saat menolak Isreal pada perhelatan Piala Dunia U20 itulah Ganjar sebagai seorang negarawan. Kalau dia berpikir soal elektoral, lebih baik dia diem. Tetapi, dia tegas mengatakan bagi dia sebagai negarawan bukan soal elektoral, tapi soal sikap. Saya kira itu sebagai bentuk dari pada ketegasan dia dari garis daripada konstitusi kita, UUD 1945," ucap Emrus.
Ganjar sempat diterpa sentimen negatif usai menyatakan menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U-20, April lalu. Penolakan Ganjar dan PDI-P dianggap sebagai biang keladi gagalnya Piala Dunia U-20 digelar di Indonesia. Ketika itu, elektabilitas Ganjar di papan survei sejumlah lembaga sempat menurun. Tingkat keterpilihan Ganjar baru rebound dalam beberapa bulan terakhir.
Emrus berpendapat sikap tegas Ganjar itu bakal diingat publik. Ia bahkan menyebut Ganjar ketika itu menunjukkan karakter seorang negarawan yang taat dengan konstitusi.
"Kalau tujuannya adalah elektoral, dia bisa diam saja. Karena soal melarang atau tidak melarang itu bukan wewenang dia. Yang melarang itu ada di pemerintah. Saya melihat sikap itu sebagai ketegasan dan segaris dengan konstitusi kita yaitu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa," ucap Emrus.
