Presiden Finlandia Mediator Perdamaian Aceh, Martti Ahtisaari Meninggal Dunia di Usia 86 Tahun
HELSINKI - Peraih Nobel Perdamaian Martti Ahtisaari, yang menjabat sebagai presiden ke-10 Finlandia antara 1994 dan 2000, meninggal pada Senin, (16/10/2023) pada usia 86 tahun, kata kantor kepresidenan Finlandia dalam sebuah pernyataan.
Ahtisaari dipuji di seluruh dunia karena menjadi perantara perdamaian di zona konflik di Kosovo, Indonesia, dan Irlandia Utara. Dia menolak untuk menerima bahwa perang dan konflik tidak bisa dihindari.
“Perdamaian adalah soal kemauan. Semua konflik bisa diselesaikan, dan tidak ada alasan untuk membiarkannya abadi,” kata Ahtisaari saat menerima penghargaan Nobel pada 2008.
Ketenaran globalnya meningkatkan citra Finlandia yang keluar dari bayang-bayang bekas Uni Soviet.
Di dalam negeri, Ahtisaari selalu menjadi orang luar dalam politik. Namun kurangnya ikatan politiklah yang membantunya memenangkan pemilihan presiden langsung pertama di Finlandia, pada tahun 1994, ketika ia memimpin oposisi Sosial Demokrat.
Sebagai presiden, ia mendukung keanggotaan Finlandia di Uni Eropa (UE) dan mendorong para pemilih untuk mendukung referendum aksesi tahun 1994, yang disahkan dengan dukungan 57 persen.
Para penentangnya mengkritik seringnya ia bepergian – julukannya adalah “Travelling Mara”, nama kecil yang umum untuk Martti – dan mengatakan ia harus lebih fokus pada masalah-masalah dalam negeri karena Finlandia terjerumus dalam resesi yang dipicu oleh runtuhnya Uni Soviet, yang saat itu merupakan mitra dagang utamanya.
Pada tahun-tahun berikutnya, ia menyimpang dari garis partainya dengan mendorong Finlandia untuk menjadi anggota NATO sepenuhnya. Hal ini terjadi bertahun-tahun sebelum Finlandia akhirnya bergabung dengan aliansi tersebut pada 2023, sebagai tanggapan terhadap invasi negara tetangganya, Rusia, ke Ukraina.
Dilansir dari Reuters, Ahtisaari lahir pada 1937 di Viipuri, sekarang bagian dari Rusia, dan keluarganya terpaksa mengungsi ketika pasukan Soviet menyerang ketika ia berusia dua tahun.
Dia mengatakan tahun-tahun awal kehidupannya itu membuatnya menjadi “orang yang selamanya terlantar” yang peka terhadap penderitaan para pengungsi.
Setelah wajib militer, ia menjadi guru dan mengambil bagian dalam proyek pendidikan di Pakistan, sebuah pengalaman yang menurutnya membuka matanya terhadap dunia di luar negara asalnya.
Ia bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Finlandia pada 1965 dan diangkat menjadi duta besar Finlandia untuk Tanzania pada 1973.
Salah satu pencapaian diplomatik besar pertamanya adalah membantu Namibia memperoleh kemerdekaan setelah bertahun-tahun mengalami konflik berdarah dengan Afrika Selatan.
Ia menjabat sebagai komisaris PBB untuk Namibia dari 1977 hingga 1981 dan bertugas di wilayah tersebut dalam berbagai peran hingga awal tahun 1990an.
Bertindak sebagai orang penting bagi UE, ia membujuk Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic pada 1999 untuk menerima persyaratan NATO untuk mengakhiri kampanye udara Kosovo.
Dia terus fokus pada penyelesaian konflik setelah meninggalkan kursi kepresidenan pada 2000, membantu memajukan proses perdamaian Irlandia Utara sebagai inspektur senjata.
Dia mendirikan Inisiatif Manajemen Krisis (Crisis Management Initiative/CMI), sebuah organisasi independen yang berfokus pada penyelesaian konflik. Kelompok ini memfasilitasi proses perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 2005. Upaya mediasinya, selama tujuh bulan, menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama tiga dekade di Aceh.
Belakangan pada tahun itu, ia kembali ke Balkan sebagai utusan khusus PBB. Ia dikenal luas karena membantu membuka jalan bagi kemerdekaan Kosovo dengan dukungan negara-negara barat.
Beberapa bulan setelahnya, komite Nobel memberinya hadiah perdamaian, karena karyanya di berbagai benua selama lebih dari tiga dekade.
Dia meninggalkan istrinya, Eeva, dan putranya, Marko, seorang pengusaha teknologi dan mantan kepala desain di Nokia.
(Rahman Asmardika)
