Ganjar Ajak Periset Sat Set Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional
BOGOR - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengajak para periset yang tergabung dalam Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama-sama mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui Smart Distrubution, Smart Farming, dan Smart Fishing.
Pelibatan periset secara Sat Set sangat diperlukan khususnya untuk membangun pusat data terintegrasi yang terangkum pada Satu Data Indonesia melalui KTP Sakti.
“Semuanya ini bisa berjalan baik, apabila didukung pusat data terintegrasi dalam Satu Data Indonesia berbasis KTP Sakti,” kata Ganjar saat pidato di acara Food & Agriculture Summit II dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029 di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).
Dalam acara itu, Ganjar Pranowo memaparkan secara eksplisit tentang Program Indonesia Unggul Berbasis Daulat Maritim, dengan turunan aksi Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari.
Menurutnya, cara kerja harus Sat Set dilakukan menyusul indeks keamanan pangan Indonesia yang hanya 60,2, lebih rendah dibandingkan Singapura yang nilainya 73,1.
“Kondisi ini, tentunya bisa diatasi melalui ketersediaan pangan murah. Smart Distrubution, Smart Farming, dan Smart Fishing adalah solusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Tentu, untuk merealisasikan itu, sangat diperlukan periset nasional dan pusat data yang Sat Set terintegrasi dalam Satu Data Indonesia melalui KTP Sakti," tutur Ganjar.
Ia menyebut, 77% wilayah Indonesia terdiri atas laut dan air. Di sisi lain, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sektor maritim hanya berkontribusi sekitar 7,6%.
Ganjar mengatakan, ada tiga hal pokok yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan itu agar dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat maritim. Tiga hal itu adalah ekonomi pesisir, nelayan produktif, dan blue economy (ekonomi biru).
“Apalagi sekarang, 12,5% dari angka kemiskinan nasional berada di wilayah pesisir. Tentu, untuk mengatasi persoalan ini, kita bisa meningkatkan wisata konservasi dan kearifan lokal dengan skill set, yang meliputi vokasi keterampilan, tehnik lingkungan, dan menjalankan manajemen ekonomi yang lebih terukur” tuturnya.
Sementara upaya meningkatkan produktivitas nelayan, kata Ganjar, ada tiga program yang akan dikerjakan apabila terpilih sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, periode 2024-2029, yaitu pertama KTP Sakti. Satu data alokasi subsidi usaha produktif (solar nelayan & alat tangkap ikan). Kedua Pengampunan & Keringanan Kredit Produktif Nelayan, dan yang ketiga adalah Asuransi Pertanian untuk gagal panen.
“Lalu, untuk mewujudkan blue economy di Indonesia, kita harus buat blueprint untuk Blue Carbon Credit ekosistem pantai dan laut di Indonesia. Sebab menurut riset Cides tahun 2021, terdapat potensi Blue Carbon Credit senilai Rp 3.540 triliun,” jelasnya.
(Angkasa Yudhistira)
