Mahfud MD: Putusan MK soal Pemilu Dipisah Menimbulkan Kerumitan Tata Hukum!

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |14:34 WIB

Pakar Hukum Tata Negara ini menambahkan, persoalan tersebut sebenarnya ada jawabannya. Dimana, di dalam putusan tersebut mengatur masa transisi harus diatur dalam undang-undang baru.

Baca Juga:

Waketum Perindo: Putusan MK 135 Final and Binding, Perbaiki Tata Kelola Pemilu

"Itu supaya diatur oleh legislatif. Oleh pembentukan undang-undang. Masa transisi bagi DPRD dan bagi bupati, gubernur, supaya diatur,”ujarnya.

“Artinya harus ada undang-undang baru. Kalau untuk presiden, DPRD itu jalan 2029," tutup mantan Menko Polhukam tersebut.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.