JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi (rakor), pemberantasan korupsi bersama sejumlah kepala daerah Sulawesi Utara (Sulut).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar.
Ketua DPW Partai Perindo Sulut, Rudy Meyvo Rumengan, yang turut mendampingi, menyatakan dukungan penuh terhadap program lembaga antirasuah tersebut.
“Kami sebagai masyarakat Sulawesi Utara sangat mendukung program KPK. Rakor ini membahas masalah korupsi bersama para kepala daerah di Sulut, dan kami mendukung penuh khususnya Pak Gubernur karena program utamanya adalah memberantas korupsi,” kata Meyvo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ia berharap kegiatan ini menjadi bekal bagi para pemimpin di daerah agar konsisten dalam komitmen antikorupsi. “Harapan kami, Bupati dan Wali Kota di 15 kabupaten/kota Sulut juga harus sama dengan Pak Gubernur, tegas memberantas korupsi,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan forum tersebut membahas langkah-langkah percepatan pencegahan korupsi agar lebih efektif dan sistemik.
“Kegiatan ini merupakan komitmen KPK untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah, melalui monitoring, controlling, dan surveillance for prevention (MCSP),” katanya.
Dari delapan fokus area MCSP, KPK menyoroti peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pintu awal pencegahan korupsi melalui transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, sertifikasi aset daerah juga ditekankan agar tidak dikuasai pihak tertentu sekaligus bisa dioptimalkan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(Awaludin)