Istana Pastikan Tidak Tutup Mata soal Kasus Keracunan MBG
JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari menegaskan, bahwa pemerintah tidak tutup mata maupun telinga (tone deaf) terkait maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, data kasus keracunan sudah dicatat oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah itu tidak buta dan tuli, alias tone deaf. Betul, dari MBG. Saya punya data yang disiapkan oleh Kedeputian III KSP. Jadi ada data dari tiga lembaga sebagai berikut: BGN mencatat 46 kasus keracunan dengan 5.080 penderita (data per 17 September), Kemenkes 60 kasus dengan 5.207 penderita (data 16 September), dan BPOM 55 kasus dengan 5.320 penderita (data per 10 September 2025),” kata Qodari di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Ia menekankan agar publik tidak memperdebatkan perbedaan angka antarlembaga.
“Nah, tolong jangan lihat beda angkanya. Jangan diadu-adu antar K/L ya. Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh tiga lembaga, bahkan oleh BGN sendiri,” paparnya.
“Angkanya sebenarnya sinkron, sama-sama di sekitar 5.000 kasus. Dari elemen masyarakat, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang memantau lewat media juga mencatat 5.360 siswa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Qodari menyebut hasil asesmen BPOM bahwa puncak kasus keracunan terjadi pada Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak di Jawa Barat. Penyebab utama antara lain higienitas makanan, suhu dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang, hingga indikasi alergi pada penerima manfaat.
“Ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Pak Mensesneg juga sudah merespons Jumat kemarin, mengakui adanya masalah, meminta maaf, dan akan lakukan evaluasi. Ini saya tambahkan data-datanya,” pungkasnya.
(Awaludin)
