JAKARTA — Dalam upaya memperkuat pelindungan ekosistem kebudayaan di ruang digital, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menerima kunjungan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, di Kantor Kementerian Kebudayaan RI, Jakarta.
Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama antara Kementerian Kebudayaan dan BSSN dalam bidang keamanan siber, tata kelola data, serta pelindungan aset budaya berbasis teknologi informasi.
Mengawali pertemuan, Menbud Fadli menjelaskan kondisi terkini tata kelola data kebudayaan nasional serta menegaskan pentingnya keamanan informasi di bidang kebudayaan.
“Sebagai institusi baru, yang terpecah dari satu kementerian menjadi tiga kementerian, salah satu yang menjadi perhatian kami adalah Pusat Data dan Informasi (Pusdatin),” ujarnya.
“Pusdatin ini sedang kami kembangkan secara terpisah dan memiliki server sendiri. Di sana terdapat data-data penting terkait Data Pokok Kebudayaan (Dapobud), yang menghimpun seluruh informasi mengenai warisan budaya takbenda Indonesia, cagar budaya, hingga aset-aset museum,” katanya.
Menbud Fadli memaparkan bahwa hingga saat ini terdapat 2.213 warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan, dengan potensi mencapai 50.000 elemen kebudayaan di seluruh Indonesia.
Selain itu, terdapat 194.000 artefak di Museum Nasional dan ratusan ribu koleksi lain yang tersebar di 19 museum pemerintah pusat dan sekitar 500 museum daerah. Menurutnya, seluruh data tersebut harus dikelola dengan sistem keamanan digital yang kokoh agar tidak mudah diretas atau dimanipulasi.
Menbud Fadli juga menegaskan pentingnya perhatian terhadap aspek keamanan data dan hak kekayaan intelektual (Intellectual Property) dalam pengelolaan kebudayaan digital.
“Ke depan, salah satu concern kami adalah bagaimana agar keamanan siber dan perlindungan data budaya dapat diperkuat. Kami berharap BSSN dapat memberikan pendampingan, saran teknis, serta peningkatan kapasitas SDM kami di bidang ini,” tutur Menbud Fadli.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BSSN, Letjen TNI (P) Nugroho Sulistyo Budi, menyampaikan komitmen lembaganya untuk mendukung penguatan keamanan informasi di sektor kebudayaan.
“BSSN siap membantu Kementerian Kebudayaan dalam memastikan keamanan sistem elektronik dan informasi, termasuk audit keamanan dan pelatihan teknis. Kami juga mendorong pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di lingkungan Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat ketahanan siber nasional,” ujarnya.
Dalam pertemuan ini, turut hadir Sekretaris Utama BSSN, Y.B. Susilo Wibowo; Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo; Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN, Marsma TNI Chairul Akbar Hutasuhut; Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN, Brigjen TNI Berty Beatus Willem Sumakud; dan Koorspri Kepala BSSN, Egia Kerta Anggara.
Sementara itu, dari Kementerian Kebudayaan hadir, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta; Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri, Anindita Kusuma; Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Kekayaan Intelektual Kementerian Kebudayaan, B.R.A Putri Woelan Sari Dewi; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, Judi Wahjudin; Direktur Sejarah dan Permuseuman, Agus Mulyana; dan Direktur Kerja Sama Kebudayaan, Mardisontori.
Menutup pertemuan tersebut, Menteri Kebudayaan kembali menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menjaga warisan budaya bangsa di tengah tantangan digital. Kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini melalui kerja sama teknis, terutama dalam hal peningkatan keamanan siber, literasi digital kebudayaan, serta perlindungan warisan budaya di ruang maya.
Sinergi antara Kementerian Kebudayaan dan BSSN ini diharapkan menjadi fondasi penting menuju ekosistem kebudayaan digital yang aman, tangguh, dan berdaulat, sejalan dengan visi pemerintah membangun Indonesia yang berbudaya dan berketahanan di era digital.
(Agustina Wulandari )