97 WNI Kabur dari Perusahaan Online Scam di Kamboja, 4 Orang Ditahan Polisi
JAKARTA - Sebanyak 97 warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan kabur dari sebuah perusahaan penipuan daring (online scam) di Kamboja. Namun, upaya pelarian massal itu berujung ricuh hingga membuat pihak kepolisian setempat mengamankan puluhan WNI dan menahan empat orang di antaranya.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha, membenarkan insiden tersebut. Menurutnya, dari total 97 WNI, 86 orang kini diamankan di kantor polisi, sementara 11 orang dirawat di rumah sakit akibat insiden pelarian itu.
“Dari 86 itu, empat di antaranya sedang ditahan di kantor polisi karena berdasarkan hasil penyelidikan, mereka lah yang diduga melakukan kekerasan terhadap sesama WNI,” ujar Judha, Senin (20/10/2025).
Insiden Terjadi di Provinsi Kandal
Judha menjelaskan, bahwa peristiwa itu terjadi pada 17 Oktober 2025 di kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja.
Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh untuk memberikan pendampingan dan akses kekonsuleran kepada seluruh korban.
“Kita sudah melakukan akses kekonsuleran, jadi teman-teman KBRI sudah dapat menemui para WNI yang ada di kantor polisi,” jelasnya.
Pemerintah Siapkan Pemulangan
KBRI juga dilaporkan telah menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi para WNI tersebut. Pemerintah kini tengah berupaya untuk memastikan pemulangan mereka ke Tanah Air sesegera mungkin.
“Kita akan berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk pendampingan hukum bagi mereka, termasuk mengupayakan agar mereka bisa dipulangkan ke Indonesia,” kata Judha.
Kasus Serupa Terus Terjadi
Kasus perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja Indonesia di perusahaan online scam di Kamboja, Myanmar, dan Laos belakangan ini terus menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Banyak korban diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi, namun sesampainya di lokasi, mereka dipaksa bekerja dalam jaringan penipuan daring lintas negara.
Kemlu kembali mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja luar negeri yang tidak resmi dan memastikan keabsahan perusahaan perekrut sebelum berangkat.
(Awaludin)
