Mengapa KKB Papua Sulit Diberantas? Ini Sejumlah Faktor yang Jadi Kendala
JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi salah satu tantangan dalam upaya menjaga keamanan di wilayah tersebut. Aktivitas kelompok bersenjata ini, termasuk serangan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan, menjadi perhatian dalam penegakan hukum dan penanganan konflik di Papua.
Pemerintah Indonesia menggunakan sejumlah istilah untuk menyebut kelompok tersebut. Pada 2021, pemerintah menetapkan kelompok bersenjata di Papua yang dimaksud dalam kebijakan tersebut sebagai kelompok teroris. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) merupakan sayap bersenjata yang dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Upaya aparat keamanan dalam menangani kelompok bersenjata di Papua menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis hingga pola pergerakan kelompok. Sejumlah pejabat kepolisian juga pernah mengungkapkan kendala lain dalam proses pengejaran.
Berikut sejumlah faktor yang disebut menjadi kendala dalam upaya penindakan terhadap KKB Papua:
1. Berbaur dengan masyarakat setempat
Salah satu kendala yang pernah disampaikan Polri adalah keberadaan anggota kelompok bersenjata yang berbaur dengan penduduk setempat sehingga sulit diidentifikasi.
Pada April 2021, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri saat itu, Brigjen Pol Rusdi Hartono, menyebut anggota KKB kerap masuk ke lingkungan penduduk dan menyamar sebagai warga.
Kondisi tersebut, menurut keterangan Rusdi, menyulitkan aparat dalam mengenali anggota kelompok yang menjadi sasaran penindakan.
2. Kondisi geografis dan mobilitas kelompok
Wilayah Papua memiliki kondisi geografis yang beragam, termasuk kawasan pegunungan dan daerah yang sulit dijangkau. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat keamanan dalam melakukan operasi di sejumlah wilayah.
Dalam keterangannya pada April 2021, Rusdi Hartono juga menyoroti medan di Papua yang membutuhkan dukungan sumber daya memadai dalam operasi keamanan.
Selain faktor geografis, pergerakan kelompok bersenjata yang berpindah-pindah juga dapat menyulitkan aparat dalam memastikan keberadaan mereka. Namun, pola pergerakan tersebut perlu dijelaskan berdasarkan keterangan sumber yang relevan untuk setiap kasus.
3. Dugaan dukungan dari pihak tertentu
Dukungan dari pihak di luar kelompok bersenjata juga pernah menjadi perhatian aparat kepolisian. Pada April 2023, Kapolda Papua saat itu, Irjen Pol Mathius Fakhiri, menyatakan terdapat dugaan sejumlah pejabat daerah membantu kelompok KKB yang dipimpin Egianus Kogoya.
Mathius mengatakan kepolisian akan menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam mendukung aktivitas kelompok tersebut.
Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dibedakan dari fakta hukum yang telah dibuktikan. Tidak tepat menyimpulkan bahwa masyarakat adat atau tokoh lokal secara umum melindungi kelompok bersenjata hanya berdasarkan dugaan terhadap individu tertentu.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
