Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Ini 8 Kebijakan yang Jadi Sorotan
JAKARTA - GREAT Institute menyoroti delapan capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun terakhir, mulai dari perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pertumbuhan ekonomi, hingga pemulihan aset negara dalam upaya pemberantasan korupsi.
Penilaian tersebut tertuang dalam buku Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Transformasi Menuju Kesejahteraan yang memuat evaluasi terhadap kebijakan ekonomi dan politik pemerintah. Kajian ini melanjutkan evaluasi tahun pertama pemerintahan Prabowo bertajuk Paradigm Shifting: Membawa Optimisme dan Catatan Kritis.
Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto, menilai pemerintahan Prabowo berupaya memperluas pelayanan dasar, memperkuat perlindungan pekerja, serta meningkatkan peran negara dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.
“Yang kami apresiasi dari Presiden Prabowo adalah keberanian politiknya menggunakan kewenangan negara untuk mengoreksi pemusatan manfaat ekonomi dan memperluas kesejahteraan rakyat. Keberpihakan itu diterjemahkan ke dalam prioritas anggaran, perlindungan pekerja, dan penertiban penguasaan sumber daya,” ujar Sudarto, Jumat (23/10/2026).
GREAT Institute membagi delapan capaian tersebut ke dalam empat bidang ekonomi dan empat bidang politik. Berikut rinciannya.
1. Perluasan pelayanan dasar melalui MBG dan Sekolah Rakyat
GREAT Institute menilai program MBG, Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Berdasarkan data yang dicantumkan dalam kajian, MBG menjangkau hampir 57 juta penerima per 31 Agustus 2026. Sementara itu, Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 73,8 juta penduduk per 31 Juli 2026.
Adapun Sekolah Rakyat menampung 43.346 siswa pada tahun ajaran 2026/2027.
Menurut Sudarto, program tersebut memberikan akses terhadap pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan, dan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan
Capaian berikutnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip GREAT Institute, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan I 2026 dan 5,45 persen sepanjang semester I 2026.
Angka pertumbuhan semester I 2026 tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni sebesar 4,99 persen.
Selain itu, persentase penduduk miskin tercatat turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin juga berkurang dari 24,06 juta menjadi 22,93 juta orang.
GREAT Institute menilai perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator dalam melihat kemajuan agenda kesejahteraan masyarakat.
3. Penguatan transisi energi
Di sektor energi, GREAT Institute menyoroti penerapan biodiesel B40 sejak Januari 2025 serta peningkatan kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT).
Data Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang dikutip dalam kajian mencatat pemanfaatan biodiesel mencapai 14,94 juta kiloliter sepanjang 2025.
Pada tahun yang sama, kapasitas terpasang pembangkit EBT bertambah sekitar 1,3 gigawatt menjadi sekitar 15,6 gigawatt.
Perkembangan tersebut dinilai mendukung diversifikasi pasokan energi dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
4. Perlindungan pekerja dan perluasan akses ekonomi
GREAT Institute juga menyoroti penguatan perlindungan pekerja melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Berdasarkan ketentuan yang dirujuk dalam kajian, manfaat uang tunai JKP diberikan sebesar 60 persen dari upah yang menjadi dasar perhitungan selama paling lama enam bulan, dengan batas upah Rp5 juta per bulan.
Di sisi lain, redistribusi tanah turut menjadi perhatian. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dikutip dalam kajian, sebanyak 195.734 bidang tanah telah didistribusikan kepada 39.556 keluarga selama Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Pembentukan koperasi desa dan kelurahan juga dinilai sebagai upaya memperluas akses ekonomi masyarakat.
5. Pemulihan aset dalam pemberantasan korupsi
Dalam bidang penegakan hukum, GREAT Institute menyoroti pemulihan aset yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK dilaporkan memulihkan aset senilai Rp1,531 triliun sepanjang 2025. Nilai tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan capaian pada 2024.
GREAT Institute menilai pemulihan aset dapat memperkuat sumber daya publik sekaligus mendukung upaya menjaga kekayaan negara.
6. Penguasaan kembali kawasan hutan
Capaian lainnya berkaitan dengan upaya penguasaan kembali kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan.
Berdasarkan laporan Kejaksaan yang dikutip GREAT Institute, hingga 6 Oktober 2026, penguasaan kembali kawasan hutan secara kumulatif mencapai sekitar 6,21 juta hektare di sektor perkebunan dan 14.634 hektare di sektor pertambangan.
Langkah tersebut dinilai memperkuat kewenangan negara dalam mengatur pemanfaatan kawasan dan mengelola sumber daya untuk kepentingan publik.
7. Penguatan kelembagaan HAM dan kebudayaan
GREAT Institute turut menyoroti pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kementerian Kebudayaan.
Keberadaan kedua kementerian tersebut dinilai memberikan perhatian khusus pada urusan HAM dan kebudayaan dalam struktur pemerintahan. Menurut GREAT Institute, pembangunan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut martabat dan pemenuhan hak warga negara.
8. Pemberian amnesti kepada 1.178 terpidana
Capaian kedelapan yang disoroti adalah pemberian amnesti kepada 1.178 terpidana oleh Presiden Prabowo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025.
GREAT Institute memasukkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari penggunaan kewenangan konstitusional presiden di bidang politik dan hukum.
Sudarto menilai, delapan capaian tersebut menunjukkan bahwa agenda kesejahteraan telah diterjemahkan ke dalam sejumlah kebijakan, mulai dari pelayanan sosial hingga pengelolaan sumber daya negara.
“Presiden Prabowo layak mendapat apresiasi atas keberanian menetapkan prioritas kesejahteraan dan menggerakkan pemerintahan untuk menjalankannya pada skala yang luas. Delapan capaian yang kami soroti memberi dasar kuat untuk menilai bahwa agenda kesejahteraan Prabowo telah bergerak dari pilihan politik menjadi upaya nyata pemerintahan,” pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
