KEDIRI - Angka putus sekolah di Kabupaten Kediri masih sangat tinggi. Dari seluruh pelajar tingkat SLTA yang terdata di Dinas Pendidikan, sepertiga diantaranya atau sebanyak 7.000 siswa, tidak mampu melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya.

"Kami menyediakan anggaran senilai Rp1,9 Miliar untuk membebaskan biaya pendidikan 7.000 siswa putus sekolah itu. Mudah-mudahan dana ini bisa mendukung program wajardikdas 12 tahun," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Kardiono, Jawa Timur, Jumat (8/2/2008).

Tingginya jumlah siswa putus sekolah ini dikhawatirkan akan menghambat program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan Presiden SBY. Apalagi sebagian faktor penghambat tersebut karena kondisi ekonomi orang tua mereka yang kurang mampu.

Karena itu, Dinas Pendikan Kab Kediri berencana membebaskan biaya pendidikan 7.000 pelajar SMA, MA, dan SMK Negeri dan swasta pada tahun anggaran 2008. Ia menjelaskan, tidak ada syarat khusus yang harus dipenuhi siswa tidak mampu untuk bisa menikmati kucuran anggaran itu.

Pihak sekolah cukup memberikan surat rekomendasi keterangan tidak mampu bersama perangkat desa setempat, yang menerangkan jika siswa yang bersangkutan benar-benar tidak mampu. Meski disediakan dana khusus, program wajardikdas 12 tahun tersebut menurut Kardiono tidak serta merta bisa dilakukan sesuai rencana. Sebab di luar faktor ekonomi, terdapat alasan lain yang melatarbelakangi para siswa untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Diantaranya adalah kenakalan remaja serta kasus lain seperti kehamilan.

Lebih lanjut Kardiono menjelaskan, selain sekolah umum, pihaknya juga membuka kesempatan kepada pondok pesantren untuk ikut menikmati dana tersebut. Hanya saja ponpes yang memiliki program pendidikan harus melakukan penyetaraan dengan sekolah umum terlebih dahulu. "Pondok yang memiliki sekolah bisa mengajukan program pembiayaan ini asal sudah disetarakan dulu," jelasnya.
(Hari Tri Wasono/Sindo/ism)