JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menjawab kritik Kolonel (Pnb) Adjie Suradji atas gaya kepemimpinannya yang disampaikan di kolom opini salah satu media nasional pada 6 September lalu.

Secara tegas SBY menyatakan tindakan Kolonel (Pnb) Adjie tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar kode etik prajurit TNI.

“Bagi prajurit TNI tidak ada ruang untuk mengkritik atasannya, siapa pun itu. Baik organik, maupun pada tingkat nasional sebagaimana diatur oleh konstitusi. Itu bertentangan dengan sumpah prajurit dan UU,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/9/2010).

Dalam tulisannya, Adji menjelaskan, ada dua jenis pemimpin cerdas. Yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawa perubahan. Untuk menciptakan perubahan tidak diperlukan pemimpin sangat cerdas. Sebab kadangkala kecerdasan justru menjadi penghambat keberanian mengambil keputusan dan dan mengambil risiko.

Dia lantas menyebutkan, kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri pemimpin populis. Adjie kemudian menceritakan mengenai para pendahulu SBY.

Disebutkan setiap presiden telah berhasil membawa perubahan sendiri-sendiri. Sayangnya hingga era SBY ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elit negeri.

“Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik isu ‘Bersama Kita Bisa’ (2004) dan ‘Lanjutkan’ (2009) seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional,” tulis Adjie.

Adjie juga mengkiritisi kebijakan SBY yang memperkuat lembaga penegak hukum tapi hukum sendiri acapkali berlaku seperti pedang bermata dua. Tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.

“Indonesia perlu pemimpin visioner. Pemimpin dengan impian besar, berani membayar harga, dan efektif dengan birokrasi yang lentur,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Presiden menegaskan bahwa pihak yang lebih berhak menjelaskan persoalan ini adalah KSAU, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan. Termasuk apakah akan ada sanksi terhadap Kolonel (Pnb) Adjie atas kritik yang dilancarkan kepada Panglima Tertinggi TNI. “Itu bukan domain saya. UU TNI secara gamblang sudah menyebutkan kode etik,” ujarnya.
(ful)