Pernyataan SBY Soal Monarki Yogya Disalahartikan
JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan sistem monarki di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bertentangan dengan nilai demokrasi, disalahartikan.
Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Presiden melihat aspek demokrasi, monarki, dan konstitusi sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan.
“Saya kira Presiden menyatakan ini kita harus perhatikan beberapa aspek. Kata beliau ini ada monarki, ada nilai demokrasi, dan ada juga nilai-nilai konstitusi yang harus dipertimbangkan secara keseluruhan di dalam perumusan undang-undang baru ini (RUU Keistimewaan Yogyakarta),” beber Gamawan di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2010).
Gamawan menilai pernyataan Presiden soal monarki yang justru diperbesar ketimbang masalah demokrasi dan konstitusi.
“Nah, apa yang salah dari situ? Penafsiran monarki yang diperbesar, tidak dilihat value demokrasi. Tidak melihat juga konstitusi. Ini kan suatu kesatuan yang harus dipertimbangkan secara utuh. Cuma orang melihat ini, kenapa Presiden menyebut monarki. Padahal bukan sekadar itu. Presiden menyebut secara utuh akan mempertimbangkan aspek monarki, aspek konstitusi, dan value demokrasi,” jelas mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
Pada rapat kabinet dalam rapat kabinet terbatas, Jumat pekan lalu, Presiden SBY mengingatkan tidak boleh ada suatu sistem monarki yang bisa bertabrakan dengan demokrasi.
Pernyataan ini dibalas Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bahwa Provinsi DIY bukan pemerintahan monarki sebagaimana diungkapkan Presiden. Menurut Sultan, Provinsi DIY ini sama dengan sistem organisasi manajemen provinsi lain.
(Anton Suhartono)
