Mayoritas Warga Papua Tak Puas dengan Freeport
JAKARTA - Warga Papua menganggap keberadaan PT Freeport tidak memiliki orientasi sosial untuk membangun dan memajukan daerah setempat melainkan hanya didasari kepentingan-kepentingan politik semata.
Hal ini diungkapkan Ketua DPR Papua, John Ibo dalam konferensi pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Kamis (26/10/2011). Ibo menilai sebagian besar masyarakat Papua tidak pernah menikmati dampak keberadaan PT Freeport. “Warga Papua menganggapnya (PT Freeport) cuma kontrak politik belaka,” kata Ibo kepada wartawan.
Meski sudah ada peraturan tentang pembagian hasil antara PT Freeport, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua, nyatanya tidak pernah menyentuh ke kalangan masyarakat bawah. Ibo menambahkan, dalam UU Otonomi Daerah disebutkan pemerintah daerah mendapatkan bagian 80 persen dari tambang. Namun pada prakteknya angka tersebut hanya hitung-hitungan di atas kertas.
“Sejak masa Orde Baru hingga sekarang pemerintah terkesan setengah hati memajukan daerah Papua. Padahal secara de facto, sejak tahun 60-an Papua sudah menjadi sebuah negara yang independen,” tandasnya.
Untuk itu Ibo mendesak perlunya revisi terhadap UU Otonomi Khusus Papua. Dalam proses revisi tersebut, warga Papua harus diberi kesempatan untuk memainkan peran yang lebih besar. “Pemerintah harus bisa meyakinkan warga Papua tentang niatan mereka meratakan pembangunan,” pungkasnya.
(Muhammad Saifullah )
