PDIP: Kepala Daerah Ikut Demo Itu Biasa di Negara Demokrasi

JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai keikutsertaan kepala daerah dalam aksi demontrasi penolakan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubdi merupakan hal yang wajar.  
Menurut dia, sebagai kader partai politik, mereka memiliki hak untuk memperjuangkan visi misi partai. Apalagi terpilihnya mereka sebagai kepala daerah tidak lepas dari partai yang mengusungnya.
 
“Mereka itu terjun sebagai kader partai, kader partai juga mempunyai visi misi memperjuangkan misi partai, asalkan mereka tidak memakai fasilitas publik,” ujar Budiman kepada okezone, Selasa (27/3/2012) malam.
 
Bagi dia, dalam negera yang berasaskan demokrasi, kader parpol yang terpilih sebagai kepala daerah menyuarakan aspirasi partai hal biasa. “Tidak masalah, itu sudah biasa dalam Negara demokrasi,” kata dia.
 
Bagi dia, kader parpol yang menjabat sebagai kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari parpolnya. Hal yang terpenting kata dia saat aksi demo tidak menggunakan simbol-simbol dan fasilitas publik.
 
“Apakah itu dilarang, yang penting tidak menggunakan fasilitas publik. Ekspresi politiknya tidak bisa dihapus, itu bagian perjuangan partai,” kata dia.
 
Anggota Komisi II itu juga mempertanyakan kenapa baru kali ini kepala daerah ikut demo dipermasalahkan. Apakah karena yang ikut demo adalah kader PDI Perjuangan? Padahal kata dia, sebelumnya, banyak aksi yang juga pernah dilakukan oleh partai lain seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) namun tidak dipersoalkan.
 
“PKS sering aksi saol Palestina, itu sudah biasa bagian demokrasi, PKS kenapa tidak diributkan, bagi saya biasa,” terangnya.
 
Sebelumnya, Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Walikota Surabaya, Bambang DH ikut dalam unjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM. Keduanya merupakan pengurus daerah PDIP yang berdemo menggunakan atribut partai.
 

(Misbahol Munir)