Pemberian BLSM Dinilai Nodai Pancasila
JAKARTA - Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) oleh pemerintah sebagai kompensasi atas kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menuai kritik. Pemberian BLSM, dianggap sebagai salah satu sikap pemerintah yang mencederai Pancasila.
"Apakah sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia bisa digambarkan lewat pemberian BLSM? Apa itu yang namanya negara Pancasila?," tegas Sejarawan Universitas Indonesia (UI), Anhar Gonggong di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Menurut Anhar, Pemberian BLSM mencederai sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dia juga mengkritik pemerintah yang terkesan tidak maksimal dalam mewujudkan sila kelima tersebut.
"Yang punya 'Keadilan Sosial' itu hanya beberapa kalangan. Sementara kalau bicara 'Bagi Seluruh Rakyat Indonesia' enggak ada yang mau," sambungnya.
Pemerintah, menurut Anhar, telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menerima BLSM. Dengan demikian, artinya masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
"Ketika BLSM mau diberikan, ternyata menunjukan ada sekian juta masyarakat Indonesia hidup miskin. Itu tandanya kita gagal. Itu bukti kegagalan negara kita selama 68 tahun merdeka," pungkasnya.
(Tri Kurniawan)
