Koalisi atau Kolusi?

KINERJA Pansus Hak Angket DPR atas dana talangan (bailout) Bank Century segera memasuki babak akhir. Pandangan awal fraksi-fraksi di DPR pun telah disampaikan.

Hasilnya dapat dilihat bahwa dari sembilan fraksi yang ada, hanya Partai Demokrat (PD) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menilai bahwa bailout sudah sesuai dengan prosedur dan tidak menunjukkan indikasi pelanggaran. Sisanya menganggap terdapat indikasi pidana korupsi dalam proses pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP), penyertaan modal sementara (PMS), dan pengucuran bailoutke Bank Century. Hal yang menjadi ganjil, mengapa isu tentang reshuffle bisa sampai muncul ke permukaan dan dikaitkan dengan kinerja anggota partai koalisi yang duduk dalam Pansus Century?

Karena seharusnya isu reshuffle muncul jika memang menteri-menteri yang bersangkutan telah terbukti tidak melaksanakan tugasnya dengan baik (baca: gagal). Namun yang terjadi tidak demikian. Kesan yang timbul kemudian adalah PD merasa dikhianati oleh mitra koalisinya karena mereka terus-menerus bersikap vokal dengan menyudutkan posisi Boediono dan Sri Mulyani yang dianggap paling bertanggung jawab atas kucuran dana Rp6,7 triliun ke Bank Century. Ditambah lagi,tuntutan agar SBY ikut bertanggung jawab semakin membuat “gerah” jajaran PD.

Akhirnya, muncul pula pendapat bahwa partai-partai koalisi bersikap berseberangan dengan pemerintah sebagai aksi gertak untuk menaikkan posisi tawarnya (bargaining position) terhadap pemerintah dan menunjukkan walaupun mereka hanya berstatus sebagai anggota dalam koalisi tersebut, keberadaannya tidak bisa dianggap remeh.

Begitu pula yang dilakukan PD sebagai balasan terhadap mitra koalisinya, dengan mengancam akan menarik jabatan menteri yang sudah dipegang anggota koalisi. Lalu, sebenarnya apakah maksud dari koalisi yang telah dibangun di antara PD sebagai pimpinan koalisi dengan mitra koalisinya?

Jika koalisi yang dimaksud adalah selalu memiliki suara bulat terhadap apa pun yang dilakukan anggota koalisi,bahkan untuk langkah yang diambil keliru atau salah, maka sungguh sangat memiriskan. Sebagai masyarakat, kita hanya bisa berharap agar pemerintahan dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan rasa keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan yang akan diambil. Bukannya berkoalisi untuk berkolusi. (*)

Kurnia Budi Kusuma
Mahasiswa Departemen Informasi dan Perpustakaan FISIP Universitas Airlangga

(Rani Hardjanti)