Muchdi PR Tak Masuk Calon Ketua

JAKARTA - Nama mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi PR tidak masuk dalam jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah. Din Syamsuddin hingga tadi malam masih memimpin perolehan suara.

Penasihat PP Muhammadiyah Syafii Ma’arif mengatakan, resistensi (penolakan) terhadap Muchdi PR di jajaran pimpinan Muhammadiyah sangat tinggi. Sebab, Ketua Umum Tapak Suci Muhammadiyah itu pernah menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, meski Mahkamah Agung telah memutuskan bebas.

“Belum saatnya dia (Muchdi) masuk (menjadi anggota PP Muhammadiyah),” kata Syafii. Keberadaan Muchdi PR di jajaran pimpinan pusat, ujarnya, justru akan merusak citra Muhammadiyah.

Masyarakat akan selalu mengaitngaitkan kasus hukum yang pernah menimpanya. “Dia memang kader dan memiliki kontribusi kepada Muhammadiyah. Muchdi mempunyai sekolah di Turi Sleman. Dulu sekolah itu memprihatinkan, sekarang sampai menolak siswa,” ujarnya.

Penolakan terhadap Muchdi PR juga disampaikan aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) M Taufik. Dia berpendapat, lolosnya mantan Deputi V Badan Intelijen Nasional (BIN) merupakan bukti adanya intervensi dalam Muktamar ke-46 Muhammadiyah.

Sebab, menurut dia, bebasnya Muchdi PR dari jeratan hukum kasus pembunuhan aktivis HAM Munir juga tak lepas dari intervensi sejumlah kelompok ke lembaga penegak hukum. “Bayangkan, jika dia (Muchdi PR) masuk PP Muhammadiyah, pasti akan terkooptasi dengan intervensi orang-orang di belakangnya.

Pola ini sama saja dengan keberadaan As’ad Ali di NU (Nahdlatul Ulama),” tegas Taufik. Dia menilai, intervensi dalam pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah kali ini tidak datang dari kalangan intelijen saja. Namun, juga dari partai politik dan golongan muslim lain.

(Dede Suryana)