Rincian Biaya Pelesiran DPR & Pemerintah

JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik besarnya biaya perjalanan dinas presiden, kementerian/lembaga negara serta DPR.
 
Pada APBN 2010 total belanja perjalanan dinas termasuk ke luar negeri menghabiskan anggaran Rp19,5 triliun atau empat kali lipat lebih dari anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat yang hanya Rp4,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, lembaga Kepresidenan tercatat memiliki anggara perjalanan paling besar disusul DPR. Berikut rinciannya seperti disampaikan Koordinator Investigasi dan advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi dalam konferensi pers di Bakoel Koffie, Jakarta, Jumat (19/9/2010).

1	Presiden	Rp179.034.756.000
2	Dewan Perwakilan Rakyat	Rp170.351.584.000
3	Kementerian Kesehatan	Rp145.302.273.000
4	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Rp60.806.180.000
5	Kementerian Negara Pemuda & Olahraga	Rp38.574.175.000
6	Dewan Perwakilan Daerah	Rp35.863.471.000
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp13.839.606.000
8	Kementerian Pendidikan Nasional	Rp12.232.071.000
9	Kementerian Dalam Negeri	Rp8.726.583.000
10	Kementerian Kehutanan	Rp7.247.450.000
11	Komisi Pemberantasan Korupsi	Rp5.785.160.000
12	Arsip Nasional RI	Rp782.400.000
13	Komisi Pemilihan Umum	Rp767.216.000

Menurut Fitra, setiap tahun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rata-rata menghabiskan anggaran sebanyak Rp162 milyar. Pada tanggal 30 Augustus 2010, Sekretariat Negara mengajukan alokasi anggaran perjalanan dinas Presiden sebesar Rp180.865.000.000 kepada DPR.

Jatah ke luar negeri juga diperoleh DPR untuk RUU inisiatif DPR dan pembahasan RUU yang berasal dari pemerintah, sebanyak 2-3 negara untuk setiap RUU dengan jatah Rp1,7 miliar per RUU-nya.

Dalam tiap kali kunjungan masing-masing anggota DPR memperoleh uang saku antara Rp20-25 juta selama 7 hari ditambah uang representasi senilai Rp20 juta untuk sekali keberangkatan. (ram)

(Hariyanto Kurniawan)