Rest Area Suramadu Digelontor Rp20 Miliar

BANGKALAN - Dana sekira Rp20 miliar disiapkan khusus untuk pembangunan area peristirahatan (rest area) di akses Tol Jembatan Suramadu, tepatnya sisi kabupaten Bangkalan, Madura.

Anggaran tersebut, kini sudah masuk dalam APBD Bangkalan 2011, tinggal realisasi saja. Kepala bagian keuangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan Ahmat Hafit menyatakan, anggaran tersebut berasal dari propinsi dan sudah masuk dalam APBD 2011. Untuk besaran anggaran, mencapai hingga Rp20 miliar, dengan peruntukan pembangunan rest area. “Kemungkinan besar, dana sebesar itu akan diprioritaskan untuk pembebasan lahan yang akan digunakan rest area,” ujarnya.

Hafit menjelaskan, anggaran tersebut sudah ada dalam kas dan bisa digunakan bila memang diperlukan. Cuma, berhubung APBD 2011 masih dalam tahap koreksi dari Gunernur Jawa Timur, kemungkinan besar akan baru bisa digunakan setelah tahap koreksi selesai.

Untuk realisasi anggaran sendiri, akan bisa segera dilakukan setelah ada pengesahan dari Gubernur. Menurutnya, dana sebesar itu akan jelas penggunaan dan peruntukanya, untuk pembangunan rest area yang ada di akses tol Suramadu sisi kabupaten Bangkalan. “Yang pasti sudah ada dana untuk rest area. Ya, kemungkinan besar baru bisa digunakan dan cair bulan depan,” ucapnya.

Dia menambahkan, untuk pembangunan rest area sendiri kemungkinan besar akan diletakkan di sekitar perempatan Desa Patapan. Nantinya, konsep yang akan dikembangkan tidak hanya sebatas tempat istirahat bagi para pengguna jalan yang melintas di akses tol saja.

Melainkan juga akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang lain seperti pengisian bahan bakar (POM), sarana rekreasi buat anak dan rumah makan. Konsep tersebut, dalam waktu dekat bakal terealisasi. “Untuk dana sudah ada, tinggal realisasi saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semua beres,” ungkapnya.

Anggota DPRD Bangkalan, asal daerah pemilihan (dapil) Suramadu, Matwar menyatakan, rest area merupakan sebuah kebutuhan yang harus segera dikonkretkan. Asal dengan catatan, ke depan semua sudah beres dan tidak ada lagi persoalan, khususnya dengan pemilik lahan. “Ini kan untuk kepentingan public, sehingga lebih cepat saya kira akan lebih baik,” ungkap politisi asal PKNU ini.

(Muhammad Saifullah )