Amerta Tuding Hatta Rajasa "Main Mata" dengan Pengusaha

Dwi Afrilianti, Jurnalis
Jum'at 27 Mei 2011 13:00 WIB
Ilustrasi (foto:Ist)
Share :

JAKARTA- Keputusan penghentian sementara kebijakan Pemprov DKI Jakarta tentang pembatasan waktu operasional kendaraan berat di jalan tol dalam kota (JTDK), dan pengalihan rute lalu lintas kendaraan berat keluar JTDK, menuai kecaman.

Puluhan orang yang menyatakan dirinya tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta (Amerta) melakukan demonstrasi di depan kantor gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, mereka juga melakukan aksi serupa di Bundaran HI pagi ini.

Mereka mengecam pemerintah agar memberlakukan kembali kebijakan tersebut karena dinilai punya banyak manfaat. Kemarahan pun mereka alamatkan langsung kepada Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, yang menurutnya punya andil besar dalam proses penghentian kebijakan tersebut.

“Amarta marah besar terhadap menko perekonomian. Dia paksakan kebijakan Polda dan DKI untuk dihentikan, padahal sudah ada komitmen sampai 10 Juni mendatang, dia tidak konsisten," ujar Ketua Amerta Rico Sinaga.

Rico mempertanyakan motif Hatta Rajasa yang menginginkan penghentian kebijakan tersebut. Dia berpendapat, ada unsur KKN di balik kepentingan Menko.

"Yang perlu dipertanyakan, ini seperti ada unsur KKN Menko dengan pihak pengusaha," katanya.

Karena itu Rico mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertindak. Dia menganggap, kebijakan yang diterapkan pemprov sudah tepat dan harus dipermanenkan.

"Kasat mata sajalah, enggak usah pintar-pintaran, banyak manfaatnya," katanya.

Rico mengkalkulasi, penghentian kebijakan itu justru membuat banyak kerugian di pihak publik, dan bukan Pelindo dan Organda.

"Kerugian material Rp40 triliun satu bulan, hanya untuk yang melintas di jalanan, untuk bahan bakar utamanya. Ini belum kerugian non material, seperti kerugian waktu karena macet," ungkapnya.

Untuk mendukung gerakannya, Rico mengatakan Amerta akan menggalang dukungan dari berbagai pihak. Bahkan dia mengatakan, akan memobilisasi para aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jakarta, jika kebijakan ini dihentikan

"Sore ini kami akan bertemu dengan 21 LSM. Kami akan ajak mereka bersama untuk melawan," katanya.

(Stefanus Yugo Hindarto)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya