Kemenkum HAM Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM hari ini mencanangkan wilayah bebas korupsi (WBK) di delapan Unit Kerja Bebas Korupsi. Unit tersebut bertujuan menjamin pelayanan prima kepada masyarakat, di antaranya menciptakan masyarakat yang bebas pungutan liar dan unsur KKN.

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mengatakan, wilayah bebas korupsi ini diawali di 8 satuan kerja di wilayah Kemkumham, yakni Inspektorat Jenderal, Dirjen Administrasi untuk Umum, kantor wilayah DKI Jakarta, kantor wilayah DIY Yogyakarta, kantor Imigrasi khusus Jakarta Barat, kantor imigrasi kelas 1 Yogyakarta, rumah tahanan kelas 2A Yogyakarta, dan Lapas kelas 2A Narkotika Jakarta.

"Kemenkum HAM belum menetapkan wilayah bebas korupsi pada semua jenis pelayanan, hari ini kami mencoba memulai baru untuk 8 satuan kerja, karena kami sangat luas," kata Patrialis dalam sambutannya di Gedung Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (8/6/2011).

Patrialis mengimbau, dengan dicanangkannya WBK, praktik-praktik yang mengarah pada tindak korupsi di wilayah kerjanya dapat ditekan. Kemenkum HAM me-launching wilayah bebas korupsi (WBK) ini di satuan-satuan kerjanya.

Praktik kotor yang wajib dihindari lanjut Patrialis diantaranya proyek fiktif, mark up terhadap harga, mengurangi kuantitas dan kualitas barang, menggunakan barang-barang palsu, mengurangi spesifikasi pada barang yang sudah ditentukan, menerima uang untuk tender, dan memanipulasi harga.

Sementara itu Inspektur Jenderal Kemenkum HAM Sam L Tobing dalam sambutannya dalam kesempatan yang sama mengatakan, 8 WBK ini nantinya akan diperluas ke satuan-satuan kerja lainnya, baik yang ada di Indonesia maupun perwakilan Kemmenkum HAM untuk luar negeri.

"Dari 8 Satker akan diperluas hingga 700-an satker di Indonesia dan perwakilan RI luar negeri untuk wilayah bebas korupsi," kata Tobing. (put)

(Hariyanto Kurniawan)