Vale Indonesia diserbu pendemo di Soroako

Sindonews.com - Aparat kepolisian Polres Luwu Timur (Lutim) membubarkan paksa gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan masyarakat yang menutup jalan utama menuju kawasan industri PT INCO Tbk yang kini bernama PT Vale Indonesia di Soroako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Lutim. Pembubaran paksa tersebut dilakukan polisi karena penutupan jalan ini menghalangi ribuan karyawan PT Vale yang dulunya bernama PT INCO untuk masuk kantor.

Penutupan jalan yang berlangsung sejak pukul 05:00 Wita, Selasa pagi itu, menyebabkan pula puluhan kendaraan operasional milik perusahaan multi nasional di Soroako itu, tertahan. Termasuk puluhan kendaraan umum tidak bisa melintasi ke arah Towuti, Wasuponda, dan Soroako.

Kapolres Lutim, AKBP Andi Firman mengatakan, langkah itu terpaksa dilakukan polisi, lantaran para pendemo yang diminta untuk menghentikan aksi penutupan jalan sebagai fasilitas umum dan fasilitas milik perusahaan tidak diindahkan, sehinggga menggangu arus lalu lintas dan aktivitas perusahaan PT Vale Indonesia.

Apalagi, dalam aksi unjuk rasa tersebut, beberapa pendemo melakukan sweeping terhadap karyawan PT Vale yang hendak berangkat menuju kawasan pertambangan nikel. "Kami sudah meminta pendemo tidak mencegat dan melakukan sweeping terhadap karyawan PT Vale Indonesia, termasuk mencegat kendaraan operasional perusahaan itu, tetapi pendemo tetap melakukannya. Makanya, karena dianggap telah mengganggu ketertiban umum, kami terpaksa menempuh langkah itu (pembubaran paksa)," tegas Kapolres.

Masyarakat setempat menamakan diri Serikat Rakyat Miskin Demokratik, mulai pukul 05:00 Wita, pagi kemarin, menggelar unjuk rasa terhadap PT Vale Indonesia, di jalan pertigaan Towuti dengan Sorowako– Malili. Aksi ini dilakukan dengan menutup jalan utama menuju Soroako itu. Mereka membakar ban di ruas jalan. Mereka juga melarang masyarakat melintasi jalan yang telah ditutup, terutama kepada karyawan PT Vale Indonesia.

Akibat penutupan ini, ribuan karyawan PT Vale Indonesia tertahan di jalan itu. Kendaraan mereka berjejer memanjang, termasuk puluhan kendaraan operasional yang hendak menuju kawasan pertambangan di Soroako, termasuk kendaraan yang memuat biji nikel ke Pelabuhan Balantang, ikut tertahan.
     
Polisi tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 07:00 Wita, meminta agar pendemo tidak menutup jalan dan melakukan sweeping terhadap karyawan PT Vale Indonesia. Namun, permintaan tersebut tidak diindahkan sehingga polisi langsung melakukan pembubaran paksa.
     
Pantauan Sindo di lokasi kejadian, ribuan karyawan PT Vale Indonesia yang sempat tertahan sekitar dua jam, akhirnya bisa masuk kantor setelah polisi membuka jalan yang ditutup pendemo. Begitupun kendaraan operasional perusahaan bisa melintas.
     
Sementara para pendemo setelah dibubarkan, melanjutkan aksinya dengan melakukan longmarch sepanjang 2 Km dari pertigaan Towuti-Malili-Soroako ke pintu gate I Plant Site PT Vale Indonesia. Mereka mendirikan tenda dan melanjutkan aksinya hingga sore hari.
     
Dalam aksi unjuk rasa ini, pendemo menyampaikan tuntutan kepada menajemen PT Vale Indonesia yang kini mengelolah pertambangan nikel di wilayah Soroako. Beberapa tuntutan tersebut, di antaranya masyarakat setempat menolak segala bentuk diskriminasi rakyat miskin di wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia, menuntut ganti rugi lahan pertanian masyarakat pesisir Danau Towuti yang tergenang air akibat pembangunan PLTA Karebbe milik PT Vale Indonesia.  "Kami juga menuntut perbaikan penerimaan tenaga kerja PT Vale Indonesia dengan memprioritaskan putera lokal. Juga kami minta menajemen PT Vale Indonesia memberikan subsidi listrik secara adil dan tidak diskriminatif kepada masyarakat di wilayah konsesi perusahaan," tegas Usmawanto Popang selaku koordinator aksi ini.
     
Juru bicara PT Vale Indonesia, Tri Batara Rahman, dikonfirmasi mengenai tuntutan pendemo, menyatakan, menajemen perusahaan siap berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa untuk membicarakan beberapa point yang menjadi tuntutan mereka. Hanya kata dia, pihaknya mengharapkan agar aksi unjuk rasa tidak mengganggu ketertiban umum, apalagi operasional perusahaan. "Kita siap berdialog dan mencari solusi dari permasalahan yang dituntut masyarakat," katanya.

(Andina Meryani)