Pemerintah RI Diminta Tuntaskan Masalah Batas Wilayah dengan Malaysia

PONTIANAK - Pemerintah diminta intens menuntaskan persoalan batas wilayah NKRI diantaranya dengan negeri jiran Malaysia, termasuk masalah Camar Bulan. Mengingat batas negara merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Masalah batas negara itu kewenangan pusat. Di dalam Undang-undang Otonomi Daerah juga sudah jelas dibagi kewenangan masing-masing. Mana yang menjadi kewenangan pusat dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, semuanya diatur dalam Undang-undang Otonomi Daerah,” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat, Thomas Aleksander kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/10/2011).

Karena itu, dirinya menegaskan, persoalan batas negara di Dusun Camar Bulan Kabupaten Sambas itu adalah kewenangan negara, bukan kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten. Thomas menyayangkan ada pihak yang menyatakan kasus Camar Bulan itu menunjukkan kinerja pemerintah provinsi yang gagal.

Dia menegaskan, pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengelola kawasan perbatasan sekarang ini juga tidak diberikan kewenangan penuh. Padahal seharusnya pengelolaan perbatasan itu berada ditangan pemerintah kabupaten sebagai bagian dari wilayah otonom dalam kerangka desentralisasi pemerintahan. “Tapi sampai saat ini pemerintah pusat masih setengah hati,” sesalnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sejauh ini dalam hal tugas pengelolaan perbatasan, peran daerah otonom hanya sebatas membantu dalam konteks asas dekonsentrasi bukan desentralisasi.

“Padahal di era otonomi daerah ini, seharusnya desentralisasi yang dikedepankan karena secara de fakto wilayah perbatasan adalah wilayah kabupaten. Makanya, pembangunan ipoleksosbudhankam di kawasan perbatasan menjadi terhambat. Itu dikarenakan kewenangan pusat di kawasan perbatasan masih sangat besar,” kata Thomas.

Selain itu, dia mengatakan, keberadaan Kodam seharusnya meningkatkan pertahanan dan keamanan di wilayah Kalbar, khususnya di perbatasan yang rawan seperti dugaan kasus pencaplokan wilayah di Camar Bulan itu. “Kodam harus berkomitmen jaga perbatasan. Jika wilayah Camar Bulan benar-benar dicaplok Malaysia, itu menunjukkan kegagalan Kodam dalam menjaga wilayah perbatasan NKRI,” pungkasnya.

(Rizka Diputra)