Persoalan Camar Bulan Murni Urusan Pemerintah Pusat

PONTIANAK - Malaysia dikabarkan melakukan pencaplokan tanah seluas 14 ribu hektar di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

Banyak pihak menilai, tindakan semena-mena negeri jiran itu disebabkan akibat Pemprov Kalbar tidak serius mengelola daerahnya. Menanggapi hal tersebut, Plh Sekda Kalbar, Kartius menegaskan, persoalan mengenai batas patok wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Termasuk batas patok yang ada di Dusun Camar Bulan yang saat ini sedang diributkan, karena menyangkut dengan perbatasan dan wilayah Negara lain, maka kewenangan ada di pusat,” tegas Kartius saat membuka acara panen jagung di Kabupaten Rasau, Kalbar, Kamis (13/10/2011)

Menurutnya, tak hanya permasalahan Camar Bulan, tetapi banyak persoalan masyarakat di perbatasan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat terutama dalam memberikan kebijakan pembangunan yang sangat diperlukan di wilayah perbatasan.

“Kami Pemprov Kalbar sudah memberikan perhatian kepada pemerintah pusat terkait pembangunan jalan, sekolah dan sebagainya. Namun mengenai batas patol, kewenangan pusat bukan kewenangan Pemprov Kalbar,” katanya.

Sementara itu anggota DPRD Kalbar, Tony Kurniadi menerangkan, Pemprov Kalbar harus mempertahankan Camar Bulan, bagaimanapun caranya.

“Mempertahankan keutuhan negara merupakan kewajiban pemerintah, dan Kalbar harus mempertahankan Camar Bulan,” tegas legislator Kabupaten Sambas ini.

Dia pun mempertanyakan mengapa batas patok di wilayah tersebut sampai  bisa bergeser. “Saya juga heran kok bisa-bisanya bergeser. Lama-lama bisa habis pulau dicaplok,” cetusnya.

Indonesia lanjut dia, harus segera mengambil langkah proaktif, selain juga harus bisa menunjukkan kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia, khususnya di mata dunia, terutama Malaysia.

“Agar kita tidak diinjak-injak, karena selama ini selalu dibawah bayang-bayang. Indonesia selama ini selalu terus mengalah. Dengan bergesernya patok Camar Bulan ini pemerintah Indonesia harus bertindak tegas,” katanya.

Kalbar, Tony menambahkan dengan terbentukanya Kodam, seyogyanya berbanding selaras dengan upaya yang dilakukan terutama terhadap permasalahan pencaplokan tanah ini.

“Sehingga bisa lebih terjaga dengan baik. Harus ada pengaruh yang signifikan terhadap pertahanan dan keamanan di daerah ini apalagi Kodam sudah terbentuk di Kalbar,” pungkasnya.

(Rizka Diputra)