OECD gagas hubungan BUMN Asia

Sindonews.com – Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) menggagas terbentuknya OECD di kawasan Asia melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kawasan tersebut.
 
Kepala Komite Nasional Kebijakan Government (KNKG) Mas Achmad Daniri menjelaskan, saat ini, KNKG bekerjsama dengan OECD sedang menggagas terbentuknya OECD di kawasan Asia. Melibatkan BUMN di Negara kawasan untuk kepentingan pengambangan ekonomi dan koneksitas bisnis.
 
“Kita sudah beberapa kali mengadakan diskusi untuk menghasilkan panduan OECD di kawasan ini,” jelas Mas Achmad Daniri di sela-sela diskusi The 7th Meeting og the Asia Network di Hotel Novotel, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, kemarin. Beberapa Negara yang terlibat aktif pada diskusi tersebut di antaranya Indonesia, Singapura, Bhutan, China, India, Malaysia, Pakistan, Philipina, Vietnam, dan lainnya.
 
Menurut dia, hasil diskusi akan menjadi acuan anggota OEDC dalam mengembangkan perusahaannya di masing-masing Negara. Beberapa poin penting yang dibahas di antaranya pembentukan holding BUMN, privatisasi, dan lainnya. Termasuk menyoal kebijakan pemisahan antara birokrasi dan korporasi sebagai upaya pengembangan perusahaan milik pemerintah.
 
“Salah satu poin penting OEDC untuk Indonesia yaitu unsur independensi BUMN. Yaitu memisahkan kepentingan korporasi dengan pemerintahan. Rekomendasi ini penting bagi BUMN kita untuk kedepannya,” jelas dia. Selain manfaat bagi pengembangan BUMN, organisasi tersebut akan mempermudah koneksitas antar BUMN di kawasan Asia.
 
Corporate Affairs Division OECD Hans Christiansen menjelaskan, OEDC tidak hanya memberi rekomendasi terhadap pengembangan BUMN, tapi juga memberi peluang perusahaan lokal menjadi perusahaan internasional. Paling tidak, memanfaatkan anggota OEDC yang telah terlebihdulu terbentuk di Eropa dan Amerika.
 
“Namun yang terpenting adalah, antar anggota OEDC Asia, bisa membentuk hubungan kerjasama untuk pengembangan ekonomi di kawasan ini,” kata Hans. Keikutsertaan sejumlah negera seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan lainnya diharapkan menjadi pemicu bagi Negara lainnya di Asia.
 
Sementara itu, Chair pf the Asia Network on Corporate Governance of SOEs John Lim mengatakan, diskusi lintas Negara akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi pengembangan BUMN di negaranya masing-masing.
 
John Lim pun menyinggung soal pengembangan BUMN yang tidak mesti dilakukan melalui privatisasi. Menurut dia, banyak solusi lainnya yang bisa di tempuh perusahaan Negara untuk menjadi perusahaan besar. “Itu hanya salah satu opsi dari sekian banyak opsi untuk pengembangan perusahaan,” kata dia.

(Andina Meryani)