Kurangi Pengangguran, Sumut Bakal Bikin Rumah Pelatihan

JAKARTA - Tokoh masyarakat Sumatera Utara (Sumut) RE Nainggolan mengusulkan, Provinsi Sumut harus berani melakukan terobosan dengan memberikan pelatihan dan modal kerja bagi para penganggur di provinsi tersebut.
 
Diharapkan dalam setahun program pembekalan kerja itu dapat membantu sedikitnya 10 ribu pengangguran. “Itu bukan program yang mustahil. Kita hanya butuh niat kuat, konsep yang jelas dan berkesinambungan, serta kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, dengan semangat peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat,” kata RE Nainggolan dalam keterangannya, Minggu (11/11/2012).
 
Mantan Sekretaris Daerah Sumut ini menjelaskan, program pelatihan dan modal kerja tersebut sebaiknya diutamakan bagi kalangan muda, petani dan nelayan, serta anak putus sekolah.
 
Pelatihan tersebut lanjut dia, dapat berupa perbaikan alat elektronik dan telekomunikasi, perbaikan kendaraan bermotor, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan serta jenis-jenis pelatihan ketrampilan lainnya yang disesuaikan dengan potensi lokal dan dunia kewirausahaan.
 
“Kita bisa mendirikan dan mengembangkan semacam rumah pelatihan dan inisiasi produktifitas di setiap kabupaten/kota. Biaya pelatihan dianggarkan sebesar Rp5 juta per orang dan akan dialokasikan dari APBD Sumut. Jika dalam setahun program ini menjangkau 10 ribu pengangur, maka biaya dalam setahun hanya Rp50 miliar atau sekitar 0,8 persen dari APBD Sumut yang pada tahun 2012 sebesar Rp6,1 triliun,” paparnya.
 
Nantinya, peserta yang dinyatakan lulus dengan baik lanjut dia, akan diberi modal kerja Rp20 juta hingga Rp25 juta per orang. Sumber modal kerja itu berasal dari pinjaman perbankan yang sifatnya cepat, murah, aman, dan tanpa agunan. “Dalam hal inilah pemerintah dan perbankan harus melakukan kerjasama yang baik,” imbuh Nainggolan.
 
Dia juga menambahkan, paradigma pembangunan Sumut yang selama ini berorientasi ke perkotaan harus diubah ke pengembangan masyarakat dan wilayah pedesaan. “Inilah saatnya pembangunan harus dimulai dari desa,” ujarnya.
 
Pembangunan di Sumut bisa meliputi perbaikan infrastruktur pedesaan, memfasilitasi penggunaan bibit unggul bagi petani seperti bibit padi Mari Sejahterahkan Petani (MSP), serta membangun kawasan agropolitan di wilayah dataran tinggi dan kawasan agromarinepolitan di Pantai Timur, Pantai Barat, dan Pulau Nias, Sumut.
 
“Jika pembangunan dimulai dari desa, termasuk oleh provinsi lainnya di Indonesia, saya yakin pemerataan pendapatan dan kesejahteraan antara penduduk kota dan desa bisa terjadi, sehingga pembangunan yang berkeadilan itu akan terwujud,” pungkasnya.

(Muhammad Saifullah )