Jokowi Diminta Jangan Pilih Menteri Neolib

JAKARTA - Susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hingga kini belum diumumkan. Namun, Jokowi diharapkan komitmennya untuk menjalankan Trisakti yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

"Langkah pertama untuk menjalankan komitmen Trisakti tercermin dari kabinet Jokowi JK. Kabinet yang dari sisi visi, misi dan orang orangnya berbeda sama sekali dengan apa yang disaksikan publik dalam kabinet SBY Boediono," ujar peneliti Indonesia For Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng, Rabu (22/10/2014).

Menurutnya, kabinet Jokowi-JK harus berisi orang orang yang secara tegas prorakyat dan menunjukkan sikap kritis dan anti pada dominasi asing dan membangun negara yang berdikari.



"Ringkasnya orang seperti Rini Soemarno memiliki rekam jejak buruk dan lebih mementingkan pasar neoliberalisme daripada ekonomi kerakyatan. Publik mengetahui persis track record orang ini yang berperan dalam penghancuran industri nasional dan memberi kontribusi besar terhadap dominasi perusahaan otomotif asing di Indonesia," jelasnya.

Salamuddin menambahkan, kabinet Jokowi tidak semata mata harus bebas dari korupsi, namun multak harus berisikan orang orang yang memiliki komitmen yang besar untuk menjalankan agenda kerakyatan dan melepaskan dirinya sama sekali dari rezim neoliberal dan tekanan rezim internasional.



"Pejabat menteri yang korup tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan seorang menteri yang memiliki keyakinan neoliberal. Seorang koruptor hanya mencuri anggaran negara. Tapi seorang neoliberal menjual negara kepada asing secara gelondongan," tegasnya.

Menurutnya, jika seorang koruptor selalu diusulkan dihukum berat, maka seorang neoliberal yang terbukti berbakti, menggadaikan kedaulatan negara dan konstitusinya pada modal asing, pantas dihukum mati dan dicap sebagai pengkhianat bangsa.

Sebelumnya, terkait dengan kandidat menteri Jokowi-JK yang terindikasi korupsi, Juru Bicara KPK Johan Budi SP membenarkan hal tersebut. Pihaknya telah memberikan tanda merah, kuning, kepada calon pembantu presiden yang telah disetorkan oleh Jokowi itu.



Namun, Johan mengklaim pemberian warna kepada sejumlah calon menteri itu berdasarkan data yang telah dimiliki KPK terhadap para calon menteri itu.

"Jadi memang benar, berdasarkan pertemuan itu pimpinan hanya memberikan catatan-catatan. Memang ada warna, merah, kuning, merah jambu, tapi saya tidak tahu pasti, soal pemberian warna itu," kata Johan Budi.

(Rizka Diputra)